Prabowo Diminta Hati-Hati: Lunasi Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Pegiat antikorupsi Zaenur Rohman memberikan peringatan keras kepada Presiden RI Prabowo Subianto terkait rencana penyelesaian masalah utang proyek kereta cepat Indonesia-China (KCIC). Ia menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk melunasi utang korporasi ini berisiko besar dan bisa berbalik menjadi "senjata makan tuan" bagi Prabowo di masa depan.

Risiko Hukum dan Tindak Pidana Korupsi

Peringatan ini disampaikan menyusul pernyataan Prabowo yang siap bertanggung jawab atas polemik utang kereta cepat Whoosh. Zaenur Rohman, Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, menegaskan bahwa langkah mengubah skema pembayaran dari Business to Business (B2B) menjadi menggunakan APBN berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang serius.

Dalam dialog di Kompas TV, Zaenur menjelaskan, "Rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum. Hati-hati rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati pemerintah jangan sembrono."

Pentingnya Kajian Hukum Mendalam (Legal Due Diligence)

Zaenur menilai pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan ini. Sebelum memutuskan, legal due diligence mutlak diperlukan. Proses pemeriksaan menyeluruh terhadap aspek hukum ini penting untuk mengidentifikasi dan menilai semua risiko hukum yang mungkin timbul, serta memastikan keabsahan penggunaan APBN dalam transaksi B2B.

Ia menambahkan, "Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa."

Beban Baru bagi Rakyat dan Pentingnya Audit Proyek Whoosh

Zaenur juga menekankan bahwa pemaksaan penggunaan APBN akan menjadi beban finansial baru bagi rakyat. Padahal, sejak awal proyek kereta cepat ini disepakati sebagai mekanisme bisnis murni (B2B).

Selain persoalan pembiayaan, ia menyoroti pentingnya audit menyeluruh terhadap proyek Whoosh. Audit dari tahap perencanaan hingga pembiayaan diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan, markup, atau masalah dalam pelaksanaan proyek.

"Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk," jelas Zaenur.

Dengan demikian, langkah Prabowo Subianto dalam menangani utang kereta cepat Whoosh tidak hanya memerlukan kehati-hatian ekstrem dari segi hukum, tetapi juga transparansi melalui audit komprehensif untuk melindungi kepentingan rakyat dan menghindari risiko pidana di kemudian hari.