Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng Turun, Luthfi Soroti Pentingnya Kolaborasi

Luthfi dengan tegas menyatakan bahwa seluruh kebijakan dan program pembangunan Jawa Tengah di tahun 2025 punya satu tujuan akhir: meningkatkan kesejahteraan warga. Bagi dia, keberhasilan pembangunan wilayah itu sederhana ukurannya.

“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,”

kata Luthfi dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).

Dan rupanya, ada progres yang dicatat. Angka kemiskinan di provinsi itu berhasil ditekan dari 9,58% menjadi 9,39% sepanjang 2025. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka juga ikut merosot 0,46%, dari 4,78% menjadi 4,32%.

Pencapaian ini tentu bukan datang dari ruang hampa. Pertumbuhan ekonomi yang cukup solid, yaitu 5,37% dan melampaui rata-rata nasional, menjadi salah satu pendorongnya. Realisasi investasi yang menembus angka fantastis, Rp88,8 triliun, juga memberi kontribusi nyata.

“Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” ucap Luthfi.

Namun begitu, Luthfi mengingatkan bahwa memerangi kemiskinan tak bisa dilakukan dengan cara yang sempit. Menurutnya, fokus hanya pada satu bidang adalah pendekatan yang keliru. Sektor-sektor vital seperti sandang, pangan, papan, plus kesehatan dan pendidikan, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang saling terkait.

Intervensinya pun harus kolaboratif, melibatkan provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

Ia lalu memberi contoh konkret. Program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) yang menyentuh sekitar 17.000 unit di 2025, ternyata jadi pintu masuk untuk intervensi yang lebih luas. Dari situ, penanganan stunting, isu kesehatan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi bisa dijalankan secara beriringan. Dengan skema seperti ini, kesejahteraan bisa diangkat secara lebih menyeluruh.

Tak berhenti di situ. Intervensi juga merambah ke bidang pendidikan, lewat program sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Skema kemitraan dengan SMA swasta dan kehadiran SMK Jateng jadi andalan. Hal yang sama berlaku untuk penyaluran bantuan sosial, yang diupayakan agar benar-benar tepat sasaran.

Pada kesempatan itu, Luthfi juga menyoroti dukungan Jateng terhadap program pusat. Data yang ia sampaikan cukup lengkap: program makanan bergizi gratis (MBG) sudah menjangkau 4,29 juta penerima, program 3 juta rumah terealisasi 17.510 unit dari APBD ditambah 2.743 unit dari Baznas dan CSR.

Lalu, ada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi 6.233 unit, Cek Kesehatan Gratis yang melayani 14,13 juta orang, serta Sekolah Rakyat yang sudah berdiri 17 unit di 14 wilayah dengan 1.275 siswa.

Sementara itu, dari sisi legislatif, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menyatakan bahwa LKPJ Gubernur 2025 telah resmi diterima. Langkah selanjutnya?

“Akan direview dan dikritisi oleh panitia khusus (Pansus) yang sudah dibentuk dalam rapat paripurna tersebut,”

kata Sumanto.