Panen Raya TNI Serentak, Prabowo: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Semua Komponen Bangsa

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, mengikuti Panen Raya TNI Serentak di Desa Rejo Basuki, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Jumat (17/7). Kegiatan ini merupakan wujud sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam mempercepat swasembada pangan nasional.

Panen raya di Lampung menjadi bagian dari pelaksanaan serentak di 43 titik seluruh Indonesia yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Secara nasional, panen raya mencakup padi yang didampingi TNI AD di 31 lokasi, kedelai oleh TNI AL di empat lokasi, dan tebu oleh TNI AU di delapan lokasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya TNI mendukung ketahanan pangan melalui pendampingan sektor pertanian di berbagai daerah.

Dalam arahannya, Prabowo mengapresiasi terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang digelar serentak. Menurutnya, ketahanan pangan bukan semata tanggung jawab Kementerian Pertanian, melainkan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Ia menegaskan, TNI dan Polri tidak hanya berperan menjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga harus hadir di tengah masyarakat untuk membantu mengatasi persoalan, termasuk mendukung peningkatan produksi pangan.

"Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa," ujar Prabowo dalam siaran pers, Sabtu (18/7/2026).

Ia mengingatkan, pada 16 Mei 2026 pemerintah telah menggelar panen raya jagung bersama Polri. Kini, Panen Raya TNI mencakup komoditas padi, kedelai, dan tebu. "Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. TNI dan Polri adalah anak kandung rakyat. TNI dan Polri harus selalu bersama rakyat. Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri," ujarnya.

Rahmat Mirza menuturkan, keterlibatan TNI dan Polri dalam sektor pertanian sejak pemerintahan Prabowo telah memperkuat pengawalan program kedaulatan pangan, mulai dari produksi hingga pascapanen. Pendampingan itu memastikan distribusi pupuk berjalan baik, jadwal tanam lebih tepat, serta menjaga stabilitas harga hasil panen.

"Selama sekitar satu setengah tahun terakhir, TNI dan Polri mengawal berbagai komoditas. Tidak ada pupuk yang diselewengkan, harga panen tetap terjaga, dan jadwal tanam berjalan lebih tepat. TNI dan Polri memang tidak ikut menanam, tetapi mendampingi agar petani tidak berjalan sendiri," ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah terus mendorong perbaikan jaringan irigasi yang selama puluhan tahun menjadi persoalan. "Masalah air sudah berlangsung puluhan tahun. Kami terus mendorong percepatan perbaikan irigasi yang selama ini belum terselesaikan. Mudah-mudahan upaya tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi petani," ujar Rahmat Mirza.