Mahfud MD Ungkap Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh: Ada Mark-Up Hingga 3 Kali Lipat
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh. Dalam pernyataannya di channel YouTube resminya, Mahfud menyoroti dugaan mark-up anggaran yang mencapai beberapa kali lipat dari biaya seharusnya.
Dugaan Mark-Up Fantastis dalam Pembiayaan Whoosh
Mahfud MD menjelaskan bahwa terdapat perbedaan biaya konstruksi yang sangat mencolok. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya pembangunan kereta cepat Whoosh mencapai 52 juta US dolar per kilometer. Namun, di negara asal teknologi, Cina, biaya pembangunannya hanya berkisar 17 hingga 18 juta US dolar per kilometer.
"Jadi naik tiga kali lipat kan. Ini yang menaikkan siapa? Uangnya ke mana?" tanya Mahfud yang menegaskan bahwa hal ini perlu diselidiki lebih lanjut untuk mengetahui aliran dana dan pihak-pihak yang terlibat.
Beban Utang yang Membelit Negara
Proyek Whoosh disebutkan menimbulkan beban utang yang sangat besar bagi negara. Mahfud mengungkapkan bahwa bunga hutang saja mencapai Rp 2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari tiket maksimal hanya Rp 1,5 triliun.
"Jadi setiap tahun utangnya bertambah, bunga berbunga terus, negara nomboki terus," paparnya. Menurut perhitungannya, jika melihat periode pembayaran, utang proyek ini bisa berlangsung hingga 70 atau 80 tahun ke depan.
Dukungan untuk Kebijakan Menkeu Purbaya
Mahfud menyatakan dukungan penuhnya terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp 116 triliun dari APBN. Purbaya menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran berada di tangan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
"Saya mendukung Purbaya dalam hal ini. Jadi begini, ini masalahnya yang harus dicari secara hukum," kata Mahfud.
Proyek yang Dipaksakan Sejak Awal
Mahfud mengungkapkan fakta sejarah bahwa proyek Whoosh awalnya direncanakan sebagai kerja sama government to government (G2G) dengan Jepang dengan bunga hanya 0,1 persen. Namun tiba-tiba beralih menjadi business to business (B2B) dengan Cina dengan bunga 2 persen yang kemudian membengkak menjadi 3,4 persen.
Bahkan, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proyek ini disebut dipecat dari jabatannya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio juga mengaku telah memperingatkan Jokowi tentang ketidakvisibelan proyek ini.
Dampak Ancaman terhadap Kedaulatan
Mahfud mengingatkan potensi ancaman terhadap kedaulatan bangsa jika Indonesia gagal membayar utang proyek Whoosh. Dia mengangkat contoh Sri Lanka yang harus menyerahkan pelabuhannya kepada Cina akibat gagal bayar.
"Di Indonesia, Cina bisa meminta kompensasi menguasai Laut Natuna Utara dan membangun pangkalan di sana selama 80 tahun," ujarnya.
Seruan Penyelesaian Hukum
Mahfud menegaskan pentingnya penyelesaian secara hukum, khususnya pidana, terhadap dugaan korupsi dalam proyek Whoosh. Dia berharap Presiden Prabowo Subianto mendukung penegak hukum dalam menyelidiki kasus ini.
"Tapi saya lebih cenderung selesaikan pidananya agar bangsa ini tidak terbiasa membiarkan orang bersalah," tegas Mahfud.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT