Laskar Cinta Jokowi Minta Purbaya Dipecat, Sebut Pernyataan "Era SBY Lebih Makmur" Tidak Berdasar
Kelompok relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Laskar Cinta Jokowi (LCJ), bereaksi keras terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. LCJ bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mencopot Purbaya dari jabatannya.
Desakan ini muncul setelah Purbaya dalam sebuah forum ekonomi menyatakan bahwa rakyat lebih makmur pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dibandingkan dengan era Presiden Jokowi. Menurutnya, di masa SBY, sektor swasta dan perbankan lebih aktif mendorong pertumbuhan, sementara di era Jokowi, pertumbuhan lebih banyak ditopang belanja negara.
Koordinator Laskar Cinta Jokowi, Suhandono Baskoro, menuding pernyataan Purbaya tidak berdasarkan data yang valid dan terkesan mencari popularitas dengan menyerang warisan pemerintahan Jokowi. "Pernyataan itu tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat negara. Tidak berdasar data, hanya opini pribadi yang berpotensi memecah belah," ujar Suhandono.
LCJ membantah klaim tersebut dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan dari 10,96% pada 2014 menjadi sekitar 9,03% pada 2024. Mereka juga menekankan bahwa proyek infrastruktur strategis di era Jokowi telah meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.
Pernyataan Purbaya ini dengan cepat menjadi viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial. Beberapa pihak, seperti tokoh NU Umar Sahadat Hasibuan (Gus Umar), menyetujui pernyataan Menteri Keuangan tersebut. Sementara netizen lain mengingatkan gaya kepemimpinan SBY yang sistematis serta kinerja KPK yang dianggap lebih independen pada masanya.
Sumber artikel asli: https://www.murianetwork.com/2025/01/laskar-cinta-jokowi-minta-purbaya.html
Artikel Terkait
Dudung Bantah Terlibat Susun Pidato Prabowo yang Dikritik Habib Rizieq
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo