Efisiensi atau Bagi-bagi Kursi? Potret Setahun Pemerintahan Prabowo

Handoko Prasetyo

- Selasa, 14 Oktober 2025 | 23:50 WIB

Efisiensi atau Bagi-bagi Kursi? Potret Setahun Pemerintahan Prabowo

Belum genap setahun memimpin, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti. Ia menilai terdapat sejumlah pertentangan antara kebijakan yang dicanangkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Efisiensi di Slogan, Jabatan Terus Bertambah

Salah satu sorotan utama adalah kebijakan efisiensi yang justru berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Ray Rangkuti menyatakan bahwa di tengah slogan efisiensi, pemerintahan justru terus membagi-bagi jabatan baru.

"Jabatan terus dibagi-bagi, di tengah slogan efisiensi. Jelas, hal ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas," ujarnya.

Daerah Kekurangan, Pejabat Dimanjakan

Pertentangan lain terlihat dari kebijakan fiskal. Ray menyoroti pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) yang beriringan dengan pelantikan pejabat baru di tingkat pusat.

"Alias, setahun ini, pejabat dimanja," kritiknya, menggambarkan situasi di mana daerah kekurangan anggaran sementara dana dialokasikan untuk membiayai struktur jabatan baru.

Wamen dan Rangkapan Jabatan di BUMN

Lambatnya penanganan rangkap jabatan Wakil Menteri (Wamen) sebagai Komisaris BUMN juga menjadi catatan penting. Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan nomor 128/PUU-XXIII/2025 yang melarang praktik tersebut.

Ray menduga kelambatan ini bisa jadi bentuk pembiaran yang berpotensi menyedot lebih banyak lagi anggaran BUMN untuk membiayai para pejabat.

Reformasi Polri yang Meredup

Komitmen reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga dinilai meredup. Janji Presiden Prabowo untuk mengumumkan anggota Komite Reformasi Polri setelah kunjungannya ke PBB ternyata tak kunjung direalisasi.

"Dua pekan setelah itu, alih-alih diumumkan, bahkan terasa makin redup," kata Ray.

Tupoksi Wapres Gibran yang Belum Optimal

Tugas dan fungsi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut disoroti. Menurut Ray, Undang-Undang sebenarnya menugaskan Wapres sebagai Ketua Percepatan Kesejahteraan Papua. Namun, dalam setahun, aktivitas Gibran dinilai lebih banyak berkutat di Jakarta.

"Semestinya, setidaknya dua hari dalam sepekan, Wapres berkantor di Papua," pungkas Ray.

Sumber Artikel Asli: https://www.murianetwork.com/2025/10/14/setahun-presiden-prabowo-jabatan-terus-dibagi-di-tengah-slogan-efisiensi/