“Disertasi itu sangat panjang, mencapai ratusan halaman, namun tidak ada satu bagian pun yang menyatakan Jokowi sebagai lulusan UGM. Ini merupakan hal yang sangat menarik untuk dicermati,” lanjutnya.
Romo Stefanus juga menyoroti adanya kutipan dalam disertasi yang merujuk pada artikel Solopos tentang seorang calon wali kota Solo yang pernah mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan administratif.
“Penulis mengutip artikel Solopos mengenai calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah yang dimaksud adalah Jokowi, saya sendiri tidak dapat memastikannya. Saya juga tidak bisa memverifikasi kebenaran artikel Solopos tersebut,” jelasnya.
Meski tidak menyampaikan tuduhan langsung, Romo Stefanus menekankan bahwa hal semacam ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, terutama bagi pejabat tinggi negara.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir