Seno mengatakan, jika ada tuntutan mengenai pungutan atau potongan yang diterapkan perusahaan aplikator, hal itu sebaiknya disampaikan melalui jalur resmi tanpa mengorbankan penghasilan para pengemudi.
“Kan Presiden Prabowo sudah membuka ruang diskusi seluas-luasnya kepada publik untuk datang ke Istana atau DPR menyampaikan keluhan atau kritik. Jadi tidak perlu turun ke jalan yang justru membuat kawan-kawan kehilangan pemasukan,” tuturnya.
Senada dengan Seno, pengemudi lain yang juga aktivis 98, Agung Wibowo Hadi meminta para pengemudi untuk mengedepankan dialog ketimbang aksi jalanan.
“Aksi mogok atau demo justru berpotensi merugikan pengemudi sendiri serta mengganggu layanan kepada masyarakat. Kondisi seperti ini rawan dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak berkepentingan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Ahli Hukum UI Bela Adies Kadir: Slip of The Tongue, Bukan Penghinaan
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp120 Triliun: DPR dan Pemerintah Segera Bahas Solusi
Dugaan Pembengkakan Anggaran Kereta Cepat Whoosh: Potensi Kerugian Negara Miliaran Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Fakta Utang Rp116 Triliun