MURIANETWORK.COM -Jumlah pengangguran di Indonesia yang terus bertambah tidak bisa didiamkan pemerintah. Sebab pemerintah punya kewajiban konstitusional untuk menyediakan pekerjaan bagi rakyat.
Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka warga yang menganggur berhak menggugat pemerintah.
“Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 jelas menyatakan, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau negara gagal menyediakan pekerjaan, itu bisa dianggap bentuk kelalaian konstitusional,” kata advokat nasional, Luhut Parlinggoman Siahaan kepada redaksi, Sabtu, 12 Juli 2025.
Luhut lantas mengungkit data Badan Pusat Statistik (BPS) soal jumlah pengangguran yang telah mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah ini meningkat sekitar 83 ribu dibanding tahun sebelumnya.
Artikel Terkait
Dosen UI Ungkap Kritik ke Jokowi: Infrastruktur Megah, Tapi Kekuasaan Masih di Jakarta
Kosongnya Kursi Wamenkeu Picu Gelombang Spekulasi Reshuffle
Sejarawan Soroti Menteri Muda: Kematangan Tak Bisa Dibeli dengan Jas
DPR Soroti Menteri PU yang Terbata-bata Saat Paparkan Anggaran Bencana