Eks Tim Mawar Pimpin Bea Cukai: Dikhawatirkan Demoralisasi dan Penyalahgunaan Wewenang!

MURIANETWORK.COM - Penunjukan mantan anggota Tim Mawar Kopassus, Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai menuai kritik. 

Selain melanggar Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, penunjukan tentara aktif ini dinilai semakin mengafirmasi model militerisme dalam kebijakan ekonomi. Lantas bagaimana masa depan Bea Cukai di tangan militer?

PENUNJUKAN Letjen TNI Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan mencuat setelah ia dan Bimo Wijayanto dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei 2025.

Seusai pertemuan itu, Bimo mengungkap bersama Djaka mendapat arahan dari Prabowo untuk memperkuat Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. 

Keduanya dalam waktu dekat ini dikabarkan akan segera dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Arahan Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai agar bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” jelas Bimo.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak membantah juga membenarkan terkait rencana pelantikan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak tersebut. 

Menurutnya kepastian terkait kabar itu pada waktunya akan segera diumumkan.

“Pasti diumumkan, ada saatnya diumumkan,” jelas Suahasil saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5).

Penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai menggantikan Askolani mendapat sorotan dan kritik. 

Sebab ini pertama kalinya Dirjen Bea Cukai diisi oleh figure berlatar belakang militer aktif.

Djaka merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Jenderal TNI bintang tiga itu memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo karena sama-sama berasal dari kesatuan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus.

Pada 18 Oktober 2024 lewat Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor: Kep/1264/X/2024, Djaka ditugaskan sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN). 

Sebelumnya ia juga tercatat pernah menduduki jabatan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertahanan (Kemhan); Asisten Intelijen (Asintel) Panglima TNI; serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Ekonomi Komando

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai semakin mengafirmasi bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini menggunakan model militerisme dalam kebijakan ekonomi. Kondisi tersebut berpotensi membuat pelaku usaha dan investor cemas.

“Penunjukkan militer aktif di bea cukai membuat pelaku usaha dan investor tentunya cemas. Ini juga makin mengafirmasi model militerisme dalam kebijakan ekonomi atau ekonomi komando,” jelas Bhima, Kamis (22/5/2025).

Bhima khawatir masuknya militer ke jabatan sipil akan merusak jenjang karier kepegawaian di Ditjen Bea Cukai. 

Tak hanya itu, Bhima juga menyebut bisa memicu demoralisasi para pegawai bea cukai.

“Penunjukan militer juga tidak bisa menjamin pengawasan bea cukai menjadi semakin baik. Justru bisa memicu adanya penyalahgunaan wewenang,” imbuhnya

Ditjen Bea Cukai, kata Bhima, saat ini memiliki banyak masalah atau persoalan yang perlu dibenahi. Persoalan tersebut tidak lantas bisa diselesaikan oleh kepemimpinan tegas. 

Sebab yang jauh dibutuhkan adalah sosok pemimpin yang memiliki pemahaman ihwal kompleksitas ekonomi dan fiskal.

Karena itu, Bhima ragu penunjukan Djaka dengan latar belakang militer mampu menyelesaikan beragam persoalan yang ada di bea cukai.