DPR dan Pemerintah Pacu Program Rumah MBR, Anggaran Naik Rp10,89 Triliun

MURIANETWORK.COM - Pemerintah dan DPR RI mempercepat komitmen penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (20 Februari 2026), pimpinan DPR menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN untuk memastikan program hunian ini tepat sasaran dan anggaran yang meningkat signifikan dapat diserap secara optimal.

Sinergi Antar Lembaga Kunci Keberhasilan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti bahwa keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada satu kementerian. Diperlukan koordinasi yang solid dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perbankan hingga instansi terkait tata ruang. Hal ini dinilai penting agar peningkatan anggaran Kementerian PKP sebesar Rp10,89 triliun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan akuntabel.

“Nanti kami di DPR akan bicarakan supaya menyatukan institusi. Beliau (Menteri PKP) ingin lari, ini yang perangkat (lainnya) Himbara-nya harus siap diajak lari. Kemudian yang kementerian terkait, terkait tata ruangnya harus siap diajak lari,” tutur Cucun usai bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta.

Prinsip Keadilan dan Ketepatan Sasaran

Dari sisi pengawasan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengapresiasi perkembangan realisasi program tiga juta rumah. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya harus selalu berpegang pada prinsip keadilan. Artinya, bantuan harus benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, tanpa adanya bias atau potensi kerugian bagi masyarakat maupun negara.