DPR dan Pemerintah Pacu Program Rumah MBR, Anggaran Naik Rp10,89 Triliun

MURIANETWORK.COM - Pemerintah dan DPR RI mempercepat komitmen penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam rapat terbatas di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Jumat (20 Februari 2026), pimpinan DPR menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan BUMN untuk memastikan program hunian ini tepat sasaran dan anggaran yang meningkat signifikan dapat diserap secara optimal.

Sinergi Antar Lembaga Kunci Keberhasilan

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti bahwa keberhasilan program perumahan tidak hanya bergantung pada satu kementerian. Diperlukan koordinasi yang solid dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perbankan hingga instansi terkait tata ruang. Hal ini dinilai penting agar peningkatan anggaran Kementerian PKP sebesar Rp10,89 triliun dapat dimanfaatkan secara maksimal dan akuntabel.

“Nanti kami di DPR akan bicarakan supaya menyatukan institusi. Beliau (Menteri PKP) ingin lari, ini yang perangkat (lainnya) Himbara-nya harus siap diajak lari. Kemudian yang kementerian terkait, terkait tata ruangnya harus siap diajak lari,” tutur Cucun usai bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Jakarta.

Prinsip Keadilan dan Ketepatan Sasaran

Dari sisi pengawasan, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa mengapresiasi perkembangan realisasi program tiga juta rumah. Namun, ia mengingatkan agar implementasinya harus selalu berpegang pada prinsip keadilan. Artinya, bantuan harus benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan, tanpa adanya bias atau potensi kerugian bagi masyarakat maupun negara.

“Bagaimana agar program-program pro rakyat ini tepat sasaran dan memenuhi azas keadilan. Jadi prinsip keadilan artinya mereka yang berhak mendapatkan program-program benar-benar memenuhi azas keadilan dan tepat sasaran. Tidak ada hal yang bias atau hal-hal yang merugikan masyarakat maupun juga merugikan negara,” jelas Saan dalam kesempatan yang sama.

Komitmen Integritas dalam Penyaluran Anggaran

Merespon hal tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menegaskan komitmennya untuk menggunakan anggaran dengan sangat hati-hati. Penentuan penerima manfaat akan dilakukan secara selektif dengan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan kriteria MBR dan titik-titik prioritas intervensi.

“Saya mengucapkan terima kasih dukungan anggaran atas persetujuan DPR bagi kementerian kami naik 100 persen. Jadi ini juga kami akan bekerja keras dan menjaga integritas sehingga kepercayaan DPR juga kami bisa jaga dan pelihara,” ungkap Ara.

Catatan Realisasi dan Proyeksi ke Depan

Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2025 Kementerian PKP melaporkan telah menyelesaikan 221.000 unit rumah subsidi dari target 350.000 unit. Memasuki awal 2026, fokus program akan berlanjut, salah satunya dengan memanfaatkan lahan hibah di kawasan Meikarta, Jawa Barat, yang diperkirakan dapat menyediakan tambahan 141.000 unit rusun bersubsidi. Langkah ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mendekati target besar tiga juta rumah bagi MBR.