Presiden Perlu Reshuffle Kabinet di Tengah Badai PHK

Yassierli mengakui ada peningkatan jumlah PHK. Dia pun menyebut total PHK selama 2024 mencapai 77.965 orang.

"Saat ini terdata sekitar 24 ribu, sudah sepertiga dari 2024. Jadi kalau ada yang tanya PHK year on year (secara tahunan) saat ini dibanding tahun lalu memang meningkat," kata Yassierli pada rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 5 Mei 2025 lalu.

Menanggapi hal tersebut, Co Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna menyatakan di tengah atmosfir politik nasional yang tenang dan stabil, seharusnya Presiden Prabowo cepat memperbaiki situasi ekonomi yang makin mendung.

“Saya melihat ke depannya juga badai PHK masih akan terus berlanjut di tengah ekonomi yang tidak pasti. Selain itu juga di tengah perang dagang global ini, sektor UMKM nasional harus kuat untuk menjadi sabuk pengaman perekonomian,” ujar Sutisna kepada wartawan, Selasa malam, 6 Mei 2025.

Lanjut dia, seharusnya menteri di kabinet pemerintahan Presiden Prabowo juga makin gesit dan melek terhadap perkembangan situasi.

“Dengan banyaknya rentetan masalah ekonomi yang belum kunjung pulih, seharusnya sudah menjadi tanda-tanda yang cukup untuk segera mengambil kebijakan yang tepat dan cepat,” ungkap dia.

Menurutnya, kinerja tim ekonomi masih jauh dari apa yang diharapkan, yaitu pertumbuhan ekonomi kuartal I 2025 masih di bawah 5 persen atau hanya sekitar 4,7 persen.

“Kita perlu fokus di isu ekonomi bukan politik. Dan khususnya pada sektor investasi, industri dan perdagangan yang makin kuat,” imbuh dia.

 

Sutisna meminta agar presiden harus segera melakukan reshuffle kabinet.

“Dan menteri baru harus proaktif menggaet investor menumbuhkan industri dan memasarkan hasil produksi kita. Khususnya Menteri Perdagangan,” tegasnya.

“Mendag harus cekatan dan mempunyai kemampuan negosiasi yang baik dengan salah satu target adalah agar produk kita laku di pasar internasional,” tambah dia.

Masih kata Sutisna, dari sisi perlindungan produk dalam negeri Mendag harus berani melakukan proteksi dari serbuan barang impor ilegal.