MURIANETWORK.COM -Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi di bidang ekonomi dan keuangan, yakni dengan mencari sektor-sektor mana saja yang bisa dioptimalkan dan efisiensi.
Beberapa kebijakan telah muncul yaitu kebijakan pemangkasan anggaran, makan bergizi gratis (MBG), dan Danantara.
Namun, kebijakan pemangkasan anggaran dinilai terburu-buru dengan tidak melibatkan proses teknokratik yang kuat, sehingga menyebabkan kebijakan tersebut kurang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam rapor 100 hari Prabowo-Gibran yang diterbitkan Center of Economic And Law Studies (CELIOS) disebutkan bahwa Pemenuhan Janji-Janji Politik dalam 100 hari, sebanyak 74 persen responden menjawab beberapa berhasil dan beberapa tidak berhasil.
Direktur Fiskal CELIOS sekaligus Dosen Fisipol Universitas Gajah Mada (UGM), Media Wahyudi Askar mengatakan, itu artinya perlu ada peninjauan kembali terhadap kebijakan yang diambil Prabowo-Gibran.
"Sebanyak 31 persen responden menjawab sektor ekonomi merupakan sektor yang paling belum di intervensi oleh kebijakan. Kondisi ini berkaitan dengan pelemahan daya beli masyarakat, maraknya PHK di sektor padat karya, dan kekhawatiran adanya risiko global seperti perang dagang yang menurunkan potensi pertumbuhan ekonomiā kata Media Wahyudi Askar dalam keterangan resmi pada Sabtu, 8 Maret 2025.
Artikel Terkait
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi
Arsul Sani Pamer Ijazah Asli, Denny Indrayana: Beda Bumi dan Langit dengan Sikap Jokowi
Anggota Bon Jowi Tuduh Jokowi Psikopat jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Asli
Menhut Raja Juli Antoni Buka Suara: Ini Alasan Polisi Aktif Masih Dibutuhkan di Kemenhut Pasca Putusan MK