MURIANETWORK.COM -Sejumlah kalangan masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah memangkas gaji karyawan swasta dan ASN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.
"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," tegas Mardani di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Pemerintah juga diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.
"Pemerintah perlu lebih menjelaskan lebih dahulu seperti apa mekanismenya big picturesnya, road mapnya termasuk mana alokasi APBN dan APBD dari pemerintah lebih dahulu," tutupnya
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
DAFTAR 4 Gubernur Kinerja Terburuk Versi Generasi Muda, 2 Orang Dekat Jokowi!
Ahmad Husein Damai Dengan Bupati Pati Sudewo, Demo 25 Agustus 2025 Batal, Kenapa?
Parah! Ketua Pansus Pemakzulan Bupati Pati Kena Teror, Suruhan Orang Gerindra?
Ramai-Ramai Publik Kecam Gaji DPR Rp 3 Juta Per Hari: Hidup Mewah Kerjaannya Jadi Stempel Mafia, DPR Benalu Rakyat!