MURIANETWORK.COM -Pemerintah diminta untuk menjelaskan di mana lokasj tanah atau lahan yang akan dibangun perumahan rakyat hasil pemotongan gaji secara sepihak sebesar 3persen itu.
Hal itu ditegaskan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam acara diskusi virtual bertemakan Tapera : Bisa Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
"Jelaskan dahulu di mana tanah yang akan diberikan oleh negara problem perumahan rakyat," tegas Mardani.
Ia mengurai meski pemerintah menyebut ada sebanyak 26 backlog perumahan yang sedang disiapkan, namun perlu dipastikan lokasi tempat bekerja dan rumah yang mereka tempati berdekatan.
"Mau dibangun di mana? Highrest building atau lowrest building ? Jangan sampai men sana in corpore Sano lu ke sana gua ke sono kerjanya di Jakarta dibangunnya di Karawang kan gak nyambung," katanya.
Artikel Terkait
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi
Arsul Sani Pamer Ijazah Asli, Denny Indrayana: Beda Bumi dan Langit dengan Sikap Jokowi
Anggota Bon Jowi Tuduh Jokowi Psikopat jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Asli
Menhut Raja Juli Antoni Buka Suara: Ini Alasan Polisi Aktif Masih Dibutuhkan di Kemenhut Pasca Putusan MK