Dosen UI Ungkap Kritik ke Jokowi: Infrastruktur Megah, Tapi Kekuasaan Masih di Jakarta

MURIANETWORK.COM - Era Presiden Joko Widodo memang diwarnai dengan gebrakan pembangunan infrastruktur yang masif. Jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan tumbuh di berbagai penjuru. Tujuannya mulia: Indonesia sentris. Tapi, benarkah hasilnya sudah merata dan optimal? Ternyata, belum sepenuhnya.

Setidaknya, itulah pandangan yang dilontarkan Mulyadi Opu Andi Tadampali, seorang dosen dari FISIP Universitas Indonesia. Kritik ini bukan omong kosong belaka. Ia pernah menyampaikannya langsung kepada Jokowi dalam sebuah pertemuan tertutup di Istana Negara, delapan tahun lalu, tepatnya pada 2016.

Pertemuannya dengan presiden kala itu benar-benar privat. Bahkan, aturannya ketat.

"Tidak boleh bawa handphone, tidak boleh foto-foto,"

kenang Mulyadi dalam sebuah podcast di YouTube Forum Keadilan TV, Rabu (28/1/2026) lalu.

Dalam kesempatan itu, Mulyadi merasa perlu menyuarakan kegelisahannya. Di matanya, pembangunan yang digaungkan itu masih timpang. Pusat gravitasi kekuasaan dan pembangunan, menurutnya, masih terpusat di Jakarta. Akibatnya, meski terlihat sibuk, hasil di lapangan kerap tak maksimal.

"Menteri meresmikan jembatan, foto-foto untuk propaganda, nggak ada hasilnya. Karena kekuasaan tidak diberikan kepada daerah,"

ujarnya tegas.

Intinya, meski proyek fisik bertebaran, sejumlah target pembangunan disebutkan belum tercapai. Ada kesenjangan antara kemegahan peresmian dan manfaat berkelanjutan yang dirasakan masyarakat di daerah. Pembangunan fisik yang masif, di sisi lain, belum sejalan dengan pemerataan wewenang dan keadilan yang seutuhnya.