PDIP Keluarkan Surat Tegas: Kader Dilarang Keras Korupsi dan Menyalahgunakan Kekuasaan

Sebuah surat edaran resmi beredar dari kantor DPP PDIP pekan lalu. Isinya tegas: larangan menyalahgunakan kekuasaan dan korupsi bagi seluruh kadernya. Surat bernomor 508 itu ditandatangani langsung oleh Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto, tertanggal 9 Januari 2026.

Menurut Hasto, ini adalah perintah langsung dari Ketua Umum Megawati Sukarnoputri. "Instruksi Ibu Mega sudah sangat jelas," ujarnya dalam keterangan yang dirilis Minggu (11/1).

"Kader PDI Perjuangan dilarang keras menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan. Apalagi sampai melakukan korupsi."

Edaran itu sengaja dikeluarkan jelang Rakernas partai. Tujuannya, agar pesan ini tersampaikan kuat sebelum forum strategis itu digelar. "Kami tulis larangan tegas. Termasuk agar tidak meminta uang pada pihak mana pun dengan dalih akan mengikuti kegiatan partai. Ini khususnya untuk kader yang jadi penyelenggara negara," tambah Hasto.

Partai besutan Megawati ini tampaknya sedang berusaha keras menjaga marwahnya. Mereka tak ingin nama besar partai dirusak oleh oknum yang cuma mengejar kepentingan pribadi. Bagaimanapun, memperjuangkan demokrasi dan kepentingan rakyat mustahil dilakukan sambil mengkorup uang rakyat.

Rakernas sendiri akhirnya dibuka Sabtu (10/1) di Beach City International Jakarta, Ancol. Forum ini jadi momen penting untuk menegaskan sikap dan arah PDIP ke depan. Dan salah satu poin yang menonjol adalah komitmen pemberantasan korupsi.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menyoroti soal penegakan hukum. "Kita butuh penegak hukum yang kuat dan independen," katanya.

"Pemberantasan korupsi harus lebih powerfull, tapi jangan sampai dibajak untuk menghabisi lawan politik atau bisnis. Kami juga perhatikan perlunya peningkatan kesejahteraan polisi, jaksa, dan hakim."

Di sisi lain, upaya internal juga tak kalah penting. Edukasi antikorupsi akan digencarkan lewat sekolah partai. Rakernas juga membahas soal transparansi pendanaan politik isu yang kerap jadi sumber masalah.

PDIP bahkan melihat korelasi antara korupsi dan bencana alam. Mereka meyakini, buruknya tata kelola di sektor kehutanan dan sumber daya alam turut memperparah dampak bencana di Sumatra beberapa waktu lalu.

"Hal ini tidak boleh terjadi lagi ke depan," tegas Hasto.

Pesan itu jelas. Sekarang, tinggal eksekusinya di lapangan.