"Keamanan, data siber, logistik, pergerakan manusia, penegakan hukum, intelijen teknis hingga kebijakan ekonomi,"
sebut Gatot merinci. Ia khawatir, kontrol akan terpusat pada satu institusi.
"Inilah fase superbodi – lembaga yang menguasai struktur negara dari hulu sampai hilir,"
lanjutnya dengan nada prihatin.
Namun begitu, kritiknya tidak berhenti di soal legalitas dan struktur. Gatot menyentuh persoalan yang lebih mendasar: krisis kepercayaan. Publik, menurutnya, masih memandang sinis terhadap Polri. Ini imbas dari terlibatnya oknum dalam kasus narkoba dan judi online, plus praktik penegakan hukum yang dianggap tebang pilih.
"Kelompok kritis justru mudah diproses, sementara perkara yang sudah inkrah tidak dijalankan,"
pungkasnya. Sebuah pernyataan penutup yang menyiratkan bahwa masalahnya bukan cuma di aturan baru, tapi juga pada eksekusi dan kredibilitas yang harus dibangun kembali.
Artikel Terkait
Kader Golkar Sumut Tuding Pucuk Pimpinan Sebagai Pengkhianat
Megawati Tegaskan Kader PDIP: Bantu Korban Bencana Tanpa Tanya Partai
Dasco Ahmad: Menjembatani Megawati hingga Baasyir Demi Stabilitas 2025
Gelora Bantuan Banjir, Ijeck Justru Dicopot dari Ketua DPD Golkar Sumut