Laporan Dana Kampanye Parpol Diragukan, Ini Kata Pengamat

Lebih jauh Anwar menjelaskan, KPU hanya bertugas untuk menerima dan mencatat LADK parpol. Terlepas dari berapa nilai yang tertera. Bagaimana jika nilai yang dicantumkan tak sesuai dengan aslinya? Anwar menyebut hal itu bukanlah kewenangan KPU.

KPU, jelas Anwar, tidak berwenang memerintahkan kepada parpol agar LADK harus sesuai dengan pengeluaran di lapangan. “Sekali lagi, kami hanya bertugas untuk menerima laporan,” tandasnya.

Terpisah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kediri Murdi Hantoro yang dikonfirmasi tentang LADK partainya dengan nilai penerimaan nol rupiah mengatakan, laporan dana kampanye itu masih terus berkembang. Yang terbaru, total penerimaan mereka lebih dari Rp 100 juta. “Masih terus di-update. Kami sudah berkomitmen untuk transparan dalam penggunaan dana kampanye,” jelas pria yang akrab disapa Hantoro itu.

Baca Juga: Tahun Politik

Lebih jauh Hantoro menuturkan, PDI Perjuangan akan terus meng-update laporan hingga penutupan kampanye nanti. “Semuanya tercatat. Tapi memang ada yang membidangi sendiri, saya tidak hafal secara detail,” tandasnya.

Seperti diberitakan, sedikitnya jumlah dana kampanye yang dilaporkan di LADK juga terjadi di Kota Kediri. Dari total 17 parpol, hanya lima parpol yang peneriman dana kampanyenya hingga “tiga digit”. Yakni, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp 678 juta, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp 352 juta, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rp 287 juta. Kemudian, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masing-masing Rp 201 juta dan Rp 103 juta.

Selebihnya, dana kampanye yang dilaporkan hanya dua digit atau puluhan hingga jutaan rupiah. Bahkan, ada tiga partai yang melaporkan dana kampanye mereka di LADK nol rupiah. Yaitu, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Ummat, dan Kebangkitan Nusantara (PKN).

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: radarkediri.jawapos.com