Dedi Mulyadi Bantah Isu Telat Gaji, Ungkap Penyebab Gaji ASN Jabar Menyusut

Isu Gaji ASN Jabar, Dedi Mulyadi Buka Suara

Belakangan ini, beredar kabar yang cukup meresahkan di kalangan aparatur sipil negara di Jawa Barat. Isunya, gaji bulanan mereka belum juga cair hingga tanggal 5 Januari 2026. Kabar ini tentu saja langsung memicu kecemasan.

Namun begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan tegas membantah informasi tersebut. Gubernur Dedi Mulyadi menyebutnya sebagai hoaks yang tak mencerminkan keadaan sebenarnya. Menurutnya, proses pembayaran gaji ASN berjalan normal. Memang, kondisi kas daerah di penghujung 2025 sempat menjadi perhatian, tapi hal itu tak lantas mengganggu kewajiban pemerintah untuk membayar gaji.

Dedi mengakui, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Jabar di akhir tahun lalu sempat tipis, hanya tersisa sekitar Rp500 ribu. Tapi kondisi ini sifatnya sementara, tidak permanen.

"Sejak 2 Januari 2026 kas daerah Provinsi Jabar sudah terisi," ujar Dedi.

Ia menjelaskan, pengisian itu bersumber dari dana alokasi umum pusat dan pendapatan asli daerah. "Dan ada dua OPD yang masih tertinggal karena waktunya hari Jumat, jadi keburu Sabtu-Minggu libur, dan Senin sudah ter-transfer ke rekening masing-masing," lanjutnya.

Dengan masuknya dua sumber dana tadi, kas daerah disebutnya sudah kembali normal di awal tahun. Jadi, kata dia, tidak ada alasan untuk menunda-nunda pembayaran.

Di sisi lain, Dedi juga menanggapi soal keluhan lain: nominal gaji yang diterima kerap tak sesuai. Ia pun memberi penjelasan. Masalahnya bukan terletak pada pemotongan atau keterlambatan dari pemerintah daerah.

"Itu disebabkan bukan dana transfer dari Provinsi ke rekening ASN berkurang," tegasnya.

Menurut Dedi, banyak ASN yang akhirnya hanya menerima sisa gaji sekitar Rp1 juta atau bahkan Rp500 ribu. Kenapa? Karena sebagian besar sudah dipotong untuk menutupi tunggakan atau cicilan pinjaman mereka di Bank Jabar Banten (bjb).

"Jadi memang walaupun tiap bulan gajian, gajinya ada yang Rp500 ribu, Rp1 juta, mereka memang sudah tidak menerima sesuai jumlah yang mereka miliki," papar mantan Bupati Purwakarta itu. Ia pun berpesan agar masyarakat tidak mudah menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sebelum pernyataan Dedi, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman sebenarnya sudah lebih dulu angkat bicara. Herman memastikan bahwa gaji ASN telah dibayarkan tepat waktu. Meski saldo RKUD per 31 Desember lalu sangat kecil, pemerintah daerah sudah punya siasat dengan mengandalkan mekanisme DAU.

"Kita walaupun sisa Rp500.000, seiring DAU masuk, gaji lancar. Rp200 miliar sudah kita distribusikan gaji pegawai, enggak ada persoalan," kata Herman.

Dana sebesar Rp200 miliar itu bersumber dari transfer DAU pemerintah pusat di awal Januari. Herman juga menyebut kondisi keuangan daerah kini sudah jauh lebih baik.

"Dan di RKUD per hari ini Rp20 miliar. Ini dinamis seiring masuknya pendapatan," ucapnya.

RKUD sendiri, jelas Herman, adalah rekening resmi pemda yang fungsinya menampung semua penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran. Mekanisme ini penting untuk menjaga transparansi.

Setelah urusan gaji ini dipastikan beres, Pemprov Jabar kini bernafas lega. Fokus mereka beralih ke program-program prioritas di tahun 2026 ini, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik.

"Dan kita akan sprint di awal tahun," pungkas Herman Suryatman.