FIFA Tolak Sanksi untuk Israel, Abaikan Putusan dan Kritik ICJ

JAKARTA – Sungguh keputusan yang mengejutkan. FIFA, federasi sepak bola dunia, ternyata menolak memberikan sanksi apa pun terhadap Israel. Padahal, ada gugatan dari Palestina dan bahkan putusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menganggap Israel melakukan penjajahan di Tepi Barat. Publik pun dibuat bertanya-tanya, apa alasan di balik sikap FIFA ini?

Asosiasi Sepak Bola Israel (IFA) sama sekali tidak dibekukan. Padahal, tekanan untuk bertindak cukup besar. Menurut laporan The Athletic, mantan hakim ICJ Michael Dugard secara keras mengkritik langkah ini. Ia menilai FIFA gagal menjalankan mandat hukum internasional yang seharusnya menjadi pedoman.

Dugard, yang juga pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Palestina, punya pendapat tegas. Baginya, keputusan FIFA adalah bentuk pengabaian terang-terangan. ICJ sendiri sudah menegaskan bahwa Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza adalah wilayah Palestina, dan Israel harus mengakhiri pendudukannya.

Mengabaikan Hukum Internasional?

Alasan resmi FIFA? Mereka bilang status hukum akhir Tepi Barat adalah masalah yang belum selesai dan “sangat kompleks” menurut hukum publik internasional. Pernyataan ini keluar Kamis lalu. Namun begitu, banyak yang melihatnya sebagai pembelaan yang lemah, bahkan bertentangan langsung dengan putusan ICJ yang memerintahkan Israel menarik diri dari wilayah pendudukan.

Hubungan FIFA dengan banyak pihak pun ikut memburuk. Apalagi setelah diketahui federasi ini mengizinkan tim-tim Israel bertanding di wilayah sengketa, seperti pemukiman di Tepi Barat. Bukan cuma reputasi yang terancam, ketegangan internasional soal konflik Israel-Palestina juga bisa makin runyam.

Kritik Pedas dari Mantan Hakim

Michael Dugard tak main-main. Aktivis kampanye Game Over Israel ini menyebut FIFA dan UEFA harus bertanggung jawab. Menurutnya, mereka sengaja melawan putusan Mahkamah Internasional soal wilayah pendudukan Palestina.

“FIFA dan UEFA melanggar hukum internasional dengan membiarkan Israel terus berkompetisi. Ini pelanggaran mencolok terhadap prinsip-prinsip hukum, yang mencakup genosida, apartheid, dan pendudukan,” tegas Dugard.

Hubungan Rumit di Balik Layar

Kontroversi ini makin rumit kalau melihat hubungan FIFA dengan pihak-pihak tertentu. Presiden FIFA, Gianni Infantino, punya kedekatan dengan mantan Presiden AS Donald Trump, sekutu kuat Israel. Bahkan, pada Desember 2025, Infantino memberikan Penghargaan Perdamaian FIFA kepada Trump. Padahal, rekam jejak Trump di sepak bola hampir tidak ada.

Faktor lain adalah Piala Dunia 2026 yang akan dihelat di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini tentu menambah dimensi politik dalam perdebatan yang sudah panas.

Lalu, Apa Langkah Selanjutnya?

Kini, sorotan beralih ke badan hukum Swiss. Mereka punya peran penting dalam penegakan prinsip hukum internasional dan berada di bawah tekanan untuk meninjau keputusan FIFA. Banyak yang berharap ada pemeriksaan mendalam. Sejauh mana FIFA bertanggung jawab atas keputusan yang berbenturan dengan Mahkamah Internasional?

Keputusan ini bukan cuma urusan aktivis. Ia menciptakan preseden berbahaya yang bisa mempengaruhi kebijakan terhadap negara-negara lain di masa depan. FIFA akan bertahan dengan kebijakan ini, atau justru ada perubahan besar yang menggeliat? Kita lihat saja nanti.