Wacana BPIP Menjadi Kementerian: Masih Dalam Tahap Pembahasan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi perbincangan hangat dengan munculnya usulan untuk meningkatkan statusnya menjadi sebuah kementerian. Berita ini mencuat dari rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR, namun pihak Baleg DPR menegaskan bahwa hal ini masih sebatas wacana.

Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, memberikan klarifikasi kepada wartawan pada Kamis (13/11/2025). Beliau menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memaksimalkan kinerja BPIP dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi Pancasila, bukan pada perubahan bentuk kelembagaannya.

Fokus Utama: Memperkuat Pembinaan Ideologi Pancasila

Bob Hasan menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU BPIP di Baleg DPR saat ini masih berada dalam tahap perumusan. Proses pembahasan ini difokuskan pada bagaimana efektivitas pembinaan ideologi Pancasila dapat ditingkatkan. Poin penting yang ditekankan adalah bahwa pembahasan tidak mengarah pada perluasan kewenangan lembaga tersebut di luar ranah pembinaan ideologi.

Dengan kata lain, tujuan dari revisi RUU ini adalah untuk memastikan BPIP dapat bekerja lebih fokus dan optimal dalam menjalankan misi utamanya, tanpa adanya distraksi dari kewenangan tambahan yang tidak relevan.

Latar Belakang Usulan BPIP Jadi Kementerian

Usulan untuk mengubah BPIP menjadi kementerian pertama kali mengemuka dalam rapat Panja yang membahas Rancangan Undang-Undang tentang BPIP. Salah satu anggota Panja RUU BPIP, Benny K Harman, mengajukan gagasan ini dengan argumen bahwa status kementerian akan memberikan kejelasan dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah.

Meskipun usulan ini menarik perhatian publik, penting untuk dicatat bahwa ini masih merupakan bagian dari dinamika dan diskusi awal dalam proses legislasi. Keputusan akhir mengenai bentuk kelembagaan BPIP ke depannya akan ditentukan melalui pembahasan yang lebih mendalam dan tentunya dengan pertimbangan yang matang.