Pemerintah Akan Batasi Game PUBG, Ini Langkah dan Pertimbangannya
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tengah mengkaji rencana pembatasan untuk game online populer, PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Wacana ini muncul sebagai respons dari insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar diskusi mendalam dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk merumuskan langkah dan kebijakan terbaik, sebagaimana arahan dari Presiden.
"Tujuan utama kami adalah menemukan solusi komprehensif yang berpihak pada perlindungan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka," jelas Arifah dalam keterangannya.
Pentingnya Literasi Digital dan Peran Orang Tua
Arifah menekankan pentingnya memperkuat literasi digital dan pengawasan aktif dari orang tua. Langkah ini dianggap sebagai benteng utama untuk melindungi anak-anak dari potensi pengaruh negatif game dengan konten kekerasan. Menurutnya, segala aktivitas yang dilakukan secara berlebihan, termasuk bermain game, dapat membawa dampak yang tidak baik.
Artikel Terkait
Hakim Vonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar untuk Terdakwa Korupsi Minyak
Bareskrim Bongkar Sindikat SMS Blast E-Tilang Palsu yang Dikendalikan WN China
Pemerintah Usulkan Penghentian Ekspansi Alfamart dan Indomaret di Desa
Mobil Listrik Tabrak Separator Busway, Lalu Lintas Gatot Subroto ke Kuningan Tersendat