Pemerintah Akan Batasi Game PUBG, Ini Langkah dan Pertimbangannya
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tengah mengkaji rencana pembatasan untuk game online populer, PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG. Wacana ini muncul sebagai respons dari insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menyatakan bahwa pihaknya akan segera menggelar diskusi mendalam dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk merumuskan langkah dan kebijakan terbaik, sebagaimana arahan dari Presiden.
"Tujuan utama kami adalah menemukan solusi komprehensif yang berpihak pada perlindungan anak, baik dari aspek pengasuhan, pendidikan, maupun kehidupan sosial mereka," jelas Arifah dalam keterangannya.
Pentingnya Literasi Digital dan Peran Orang Tua
Arifah menekankan pentingnya memperkuat literasi digital dan pengawasan aktif dari orang tua. Langkah ini dianggap sebagai benteng utama untuk melindungi anak-anak dari potensi pengaruh negatif game dengan konten kekerasan. Menurutnya, segala aktivitas yang dilakukan secara berlebihan, termasuk bermain game, dapat membawa dampak yang tidak baik.
Artikel Terkait
Kota Malang Tuan Rumah ICCF 2025: Bukti Kekuatan Ekosistem Kreatif Indonesia
Gelar Pahlawan Nasional Soeharto: Pro Kontra, Polemik, dan Respons PDIP
KPK Lantik 23 Pegawai Baru: 10 Penyelidik & 13 Penyidik Perkuat Pemberantasan Korupsi
Eddy Soeparno Bicara Ekonomi Karbon dan SAF Indonesia di KTT COP 30 Brazil