Pemerintah Usulkan Penghentian Ekspansi Alfamart dan Indomaret di Desa

Wacana pemerintah untuk menghentikan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di desa-desa masih terus bergulir. Rencana ini, yang digulirkan sejak akhir tahun lalu, ternyata melibatkan dua kementerian sekaligus: Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi. Intinya, mereka ingin memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tapi, jalan menuju ke sana tak semulus yang dibayangkan.

Isu ini pertama kali mencuat ke permukaan pada November tahun lalu. Saat itu, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Menteri Desa Yandri Susanto menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, jumlah gerai ritel modern di pedesaan sudah lebih dari cukup. "Tidak perlu ditambah lagi," begitu kira-kira penilaiannya.

Dua bulan berselang, giliran Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono yang angkat bicara. Dalam sebuah diskusi publik, ia menyampaikan hal serupa. Imbauan untuk menghentikan ekspansi itu ditujukan tidak hanya untuk dua raksasa ritel itu, tetapi juga untuk jaringan modern lainnya. Pemerintah punya alasan kuat di balik ini semua.

Di sisi lain, kebijakan ini bukan sekadar larangan. Ia adalah bagian dari sebuah upaya besar: menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai jantung ekonomi desa. Pemerintah ingin koperasi lah yang memegang peran utama dalam mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari warga. Lantas, bagaimana sebenarnya polemik ini bermula? Dan sudah sejauh mana persiapannya?

Usulan Mendes yang Memantik Perdebatan

Semuanya berawal dari ruang rapat Komisi V DPR, tepatnya pada 12 November 2025. Di sana, Yandri Susanto menyatakan bahwa kehadiran minimarket modern justru berpotensi menekan warung-warung kecil dan usaha mikro di desa. Apalagi, saat ini pemerintah sedang fokus mendorong Kopdes.

“Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret disetop. Saya kira pemerintah berpihak, Pak,” ujar Yandri kala itu.

Ia melihat ekspansi ritel yang masif selama ini dengan gerai yang jumlahnya sudah menembus lebih dari 20 ribu unit bisa menjadi ancaman. Ruang untuk pertumbuhan ekonomi desa, dalam pandangannya, harus lebih banyak diberikan kepada koperasi. Koperasi inilah yang nantinya diharapkan menjadi pusat distribusi segala kebutuhan, mulai dari pupuk, sembako, hingga produk ritel harian.

Dukungan dari DPR dan Peringatan yang Mengiringi

Usulan Mendes itu langsung mendapat sambutan dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Ia mendukung penuh gagasan untuk menghentikan ekspansi ritel modern di desa, agar Kopdes dan BUMDes punya ruang untuk berkembang. Namun, dia juga mengingatkan bahwa langkah ini tidak akan mudah.

“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini. Tentu saya yakin Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar, ya,” kata Lasarus.

Politikus PDIP itu mewanti-wanti bahwa pelaku usaha pasti sudah menyiapkan langkah antisipasi. Meski begitu, tekadnya bulat. “Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” tegasnya.

Alasan di Balik Larangan, Menurut Menkop

Sementara itu, Menkop Ferry memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube, ia mengaku pernah bertemu langsung dengan pelaku ritel dan meminta mereka berhenti berekspansi ke desa.