Pemerintah Usulkan Penghentian Ekspansi Alfamart dan Indomaret di Desa

- Jumat, 27 Februari 2026 | 08:00 WIB
Pemerintah Usulkan Penghentian Ekspansi Alfamart dan Indomaret di Desa

Wacana pemerintah untuk menghentikan ekspansi ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di desa-desa masih terus bergulir. Rencana ini, yang digulirkan sejak akhir tahun lalu, ternyata melibatkan dua kementerian sekaligus: Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi. Intinya, mereka ingin memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Tapi, jalan menuju ke sana tak semulus yang dibayangkan.

Isu ini pertama kali mencuat ke permukaan pada November tahun lalu. Saat itu, dalam sebuah Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR, Menteri Desa Yandri Susanto menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, jumlah gerai ritel modern di pedesaan sudah lebih dari cukup. "Tidak perlu ditambah lagi," begitu kira-kira penilaiannya.

Dua bulan berselang, giliran Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono yang angkat bicara. Dalam sebuah diskusi publik, ia menyampaikan hal serupa. Imbauan untuk menghentikan ekspansi itu ditujukan tidak hanya untuk dua raksasa ritel itu, tetapi juga untuk jaringan modern lainnya. Pemerintah punya alasan kuat di balik ini semua.

Di sisi lain, kebijakan ini bukan sekadar larangan. Ia adalah bagian dari sebuah upaya besar: menjadikan Kopdes Merah Putih sebagai jantung ekonomi desa. Pemerintah ingin koperasi lah yang memegang peran utama dalam mendistribusikan barang-barang kebutuhan sehari-hari warga. Lantas, bagaimana sebenarnya polemik ini bermula? Dan sudah sejauh mana persiapannya?

Usulan Mendes yang Memantik Perdebatan

Semuanya berawal dari ruang rapat Komisi V DPR, tepatnya pada 12 November 2025. Di sana, Yandri Susanto menyatakan bahwa kehadiran minimarket modern justru berpotensi menekan warung-warung kecil dan usaha mikro di desa. Apalagi, saat ini pemerintah sedang fokus mendorong Kopdes.

“Kalau Kopdes itu sudah berjalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret disetop. Saya kira pemerintah berpihak, Pak,” ujar Yandri kala itu.

Ia melihat ekspansi ritel yang masif selama ini dengan gerai yang jumlahnya sudah menembus lebih dari 20 ribu unit bisa menjadi ancaman. Ruang untuk pertumbuhan ekonomi desa, dalam pandangannya, harus lebih banyak diberikan kepada koperasi. Koperasi inilah yang nantinya diharapkan menjadi pusat distribusi segala kebutuhan, mulai dari pupuk, sembako, hingga produk ritel harian.

Dukungan dari DPR dan Peringatan yang Mengiringi

Usulan Mendes itu langsung mendapat sambutan dari Ketua Komisi V DPR, Lasarus. Ia mendukung penuh gagasan untuk menghentikan ekspansi ritel modern di desa, agar Kopdes dan BUMDes punya ruang untuk berkembang. Namun, dia juga mengingatkan bahwa langkah ini tidak akan mudah.

“Saya berharap Pak Menteri harus ada roadmap juga, Pak, untuk menghentikan Indomaret dan Alfamart ini. Tentu saya yakin Pak Menteri akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan di luar, ya,” kata Lasarus.

Politikus PDIP itu mewanti-wanti bahwa pelaku usaha pasti sudah menyiapkan langkah antisipasi. Meski begitu, tekadnya bulat. “Dominasi lah desa itu dengan BUMDes, kita dukung Pak Menteri, kita dukung sepenuhnya,” tegasnya.

Alasan di Balik Larangan, Menurut Menkop

Sementara itu, Menkop Ferry memberikan penjelasan yang lebih gamblang. Dalam sebuah diskusi di kanal YouTube, ia mengaku pernah bertemu langsung dengan pelaku ritel dan meminta mereka berhenti berekspansi ke desa.

“Jadi saya pernah ketemu dengan yang punya retail modern yang sebelah sana, saya bilang stop bikin retail modern di desa, biarkan di desa itu si kooperasi desa yang jualan retail barang-barangnya,” kata Ferry.

Logikanya sederhana tapi mendasar. Menurut Ferry, jika ritel modern yang beroperasi, keuntungannya cenderung mengalir ke pemegang saham di kota. Sebaliknya, jika koperasi yang berjualan, perputaran uangnya akan tetap berputar di lingkungan desa dan dinikmati oleh masyarakat setempat. Namun begitu, pemerintah tidak menutup mata. Produk-produk tertentu yang belum bisa diproduksi koperasi, tetap boleh dipasok oleh peritel besar.

Respon dari Kementerian Perdagangan dan Klarifikasi Mendes

Di tengah keriuhan ini, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan akan menemui Mendes untuk membahas usulan tersebut lebih lanjut. “Saya rencananya ketemu Pak Mendes. Saya belum tahu maksudnya seperti apa,” ujarnya. Ia merasa arah kebijakannya masih perlu diperjelas.

Namun, pejabat di bawahnya, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shofwan, memberi catatan menarik. Menurutnya, ritel modern berjejaring seperti Alfamart dan Indomaret sebenarnya masih sangat jarang masuk ke desa-desa pelosok. “Mereka pasti hitung-hitungan dulu soal demografi dan daya beli,” jelas Iqbal. Artinya, pasar mereka dengan koperasi desa bisa saja berbeda.

Di sisi lain, Mendes Yandri merasa perlu memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak berniat menutup gerai yang sudah beroperasi. “Seolah-olah saya ingin menutup Indomaret dan Alfamart yang sudah ada. Tidak ya,” katanya lewat Instagram.

“Yang kita setop itu, maka saya pakai bahasa setop. Setop ekspansi yang baru. Setop izin yang baru.”

Targetnya jelas: membuat Kopdes Merah Putih sukses, sehingga bisa menyumbang setidaknya 20% keuntungannya untuk pendapatan asli desa.

Bagaimana Tanggapan dari Pelaku Usaha?

Lalu, bagaimana respon dari pihak yang paling terdampak? Manajemen Alfamart, melalui Direkturnya Solihin, menyikapi imbauan ini dengan cukup kalem. Mereka menyatakan akan patuh pada aturan yang berlaku, asalkan aturan itu sudah resmi ditetapkan.

“Kalau memang ada aturannya, ya pasti kita tidak akan melanggar aturan itu. Aturan ya, kan?,” ujar Solihin.

Tapi, karena hingga saat ini belum ada larangan resmi, perusahaan tetap akan menjalankan rencana ekspansinya. “Kalau aturannya enggak ada dan memang pemerintah daerah mengizinkan, ya kita akan buka,” tambahnya. Sebuah sikap yang realistis, menunggu kepastian aturan main sebelum benar-benar mengambil langkah.

Polemik ini, tampaknya, masih akan berlanjut. Di satu sisi ada keinginan kuat untuk memproteksi dan memberdayakan ekonomi desa. Di sisi lain, ada realitas bisnis dan investasi yang sudah terlanjur berjalan. Pertemuan antara Mendag dan Mendes nanti, mungkin akan memberi sedikit kejelasan. Atau justru memunculkan pertanyaan baru.

Editor: Yuliana Sari

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar