Strategi Pengentasan Kemiskinan Prabowo: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa program pengentasan kemiskinan prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan sinergi multipihak, tidak hanya mengandalkan sektor pemerintah. Dalam Future Initiative Forum 2025 di Jakarta, ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan dunia usaha untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional: Fondasi Program Pengentasan Kemiskinan

Presiden Prabowo menginstruksikan pembuatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Data yang dikelola BPS dan diperbarui Kemensos ini menjadi basis semua program ekonomi dan sosial, memastikan pengentasan kemiskinan terukur dan tepat sasaran.

Target Ambisius: Nol Persen Kemiskinan Ekstrem pada 2026

Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0% pada 2026 dan kemiskinan di bawah 5% pada 2029. Strategi yang diterapkan beralih dari bantuan sosial pasif menuju pemberdayaan masyarakat berkelanjutan.

Program Pemberdayaan: Kunci Pengentasan Kemiskinan

Kemensos mengoptimalkan 33.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memandu 10 Keluarga Penerima Manfaat per tahun menuju kemandirian. Pendekatan kolaboratif dengan swasta dibutuhkan untuk memperkuat program pemberdayaan ini.

Sekolah Rakyat: Investasi Masa Depan Generasi Miskin

Sebagai gagasan langsung Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat dirancang memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas bagi anak keluarga miskin. Program ini terintegrasi dengan pemberdayaan orang tua dan perbaikan rumah layak huni.

Sinergi Multipihak untuk Dampak Berkelanjutan

Human Initiative sebagai penyelenggara forum mendorong kolaborasi strategis antara korporasi, NGO, dan pemerintah. Data tunggal DTSEN diharapkan menghindari tumpang tindih program dan memaksimalkan dampak pengentasan kemiskinan di Indonesia.