Utang Kereta Cepat Whoosh Menjadi Tanggung Jawab Danantara, Bukan APBN

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menilai wajar jika utang proyek kereta cepat Whoosh menjadi tanggungan penuh Danantara. Menurutnya, urusan pembiayaan dan utang tersebut seharusnya bukan lagi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Proyek Whoosh Bermula dari Business to Business

Said Abdullah menjelaskan bahwa awal mula proyek Whoosh adalah skema business to business (B2B). Namun, dalam perkembangannya, proyek ini kemudian diambil alih oleh pemerintah. Dengan struktur kepemilikan saham pemerintah Indonesia sebesar 60% dan China 40%, segala risiko operasional dan finansial, termasuk utang, menjadi konsekuensi logis dari pengambilalihan tersebut.

Struktur Danantara yang Berdiri Sendiri

Karena proyek kereta cepat Whoosh kini berada di bawah struktur Danantara, kewajiban pembiayaan dan utang menjadi tanggung jawab penuh Danantara. Said menegaskan bahwa ketika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi berada di bawah bendahara umum negara atau kendali Kemenkeu, dan telah berdiri sendiri sebagai bagian dari Danantara, maka kewajiban untuk menyelesaikan seluruh proses dan liabilitas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ada pada Danantara.

Opsi Kebijakan Presiden Prabowo Subianto

Meski demikian, Said menyebut terdapat kemungkinan lain jika Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan berbeda. Jika utang Whoosh kemudian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka yang bertanggung jawab membayar utang tersebut adalah KCIC, bukan Danantara.

Dukungan untuk Pengembangan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Di sisi lain, Said Abdullah mendorong agar rencana pengembangan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya tetap dilanjutkan. Dia menilai proyek lanjutan ini sangat strategis dan memiliki visibilitas yang lebih baik dibandingkan hanya berhenti di Bandung. Rekomendasi Banggar sejak 2017 pun mendukung pengembangan hingga Surabaya. Meski mendukung kelanjutan proyek, Said tetap meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan proses penyelidikan dan penyidikan terkait proyek ini secara transparan.

Pernyataan Tanggung Jawab Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta publik untuk tidak meributkan urusan kereta cepat Whoosh. Prabowo menegaskan bahwa dirinya telah mempelajari permasalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab penuh atas segala hal terkait Whoosh. Dia juga menekankan bahwa dalam layanan publik, pemerintah tidak semata-mata menghitung untung rugi, sebuah prinsip yang juga berlaku di berbagai negara.