SPPG Polda Riau Jadi Role Model Nasional untuk Pemenuhan Gizi Berstandar

- Senin, 03 November 2025 | 11:45 WIB
SPPG Polda Riau Jadi Role Model Nasional untuk Pemenuhan Gizi Berstandar

SPPG Polda Riau Jadi Role Model Pemenuhan Gizi Berstandar Nasional

Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polda Riau dalam mendirikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). SPPG Polda Riau dinilai telah menjadi contoh ideal dalam penerapan standar mutu nasional untuk pemenuhan gizi masyarakat.

Apresiasi BGN untuk Kinerja Cepat Polda Riau

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Provinsi Riau, Kepri, dan Sumbar, Syartiwidya, menyatakan bahwa pembangunan SPPG oleh Polda dan Polres dilakukan dengan cepat dan hampir mendekati kesempurnaan standar petunjuk teknis BGN. Beberapa aspek masih memerlukan penyempurnaan, namun secara keseluruhan sudah mendekati standar yang ditetapkan.

Standar Mutu Tinggi SPPG Polda Riau

Polda Riau mengoperasikan 15 Dapur SPPG yang tersebar di 12 polres, dengan 9 di antaranya sudah berfungsi secara resmi. Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan komitmennya dalam menyediakan makanan tidak hanya bergizi tetapi juga aman dikonsumsi melalui penerapan keamanan pangan yang ketat.

Penerapan Keamanan Pangan yang Ketat

SPPG Polda Riau menerapkan sistem security food dan pengawasan menyeluruh dari proses pengolahan hingga distribusi. Setiap menu makanan dilakukan rapid test untuk memastikan keamanannya, bebas dari bakteri dan racun, sehingga menjamin kesehatan penerima manfaat.

Sertifikasi dan Standar Baru SPPG

BGN terus meningkatkan kualitas SPPG dengan berbagai sertifikasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan sertifikat halal. Standar terbaru juga mengharuskan setiap SPPG memiliki koki bersertifikat BNSP.

Target Pengembangan SPPG di Riau

BGN Wilayah Riau, Kepri, dan Sumbar menargetkan 677 SPPG di Provinsi Riau yang akan diselesaikan hingga akhir 2025. Selain kategori aglomerasi, program ini juga menjangkau penerima manfaat dari desa terpencil di 9 kabupaten/kota yang sedang dalam proses validasi oleh BGN pusat.

Editor: Raditya Aulia

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar