Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera bergerak mengantisipasi potensi kekeringan yang diprediksi BMKG akan melanda sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Ia menekankan pentingnya langkah mitigasi dini agar gangguan pasokan air bagi warga dapat dicegah.
"Menanggapi peringatan BMKG terkait potensi kekeringan yang cukup tinggi di DKI Jakarta saat puncak musim kemarau, saya menilai Pemprov DKI harus melakukan langkah antisipatif sejak dini dan tidak menunggu sampai terjadi gangguan pasokan air bagi masyarakat," ujar Rani saat dihubungi pada Sabtu (1/8/2026).
Rani menyebutkan tiga langkah utama yang perlu diambil Pemprov DKI Jakarta: mengoptimalkan cadangan air baku, memastikan distribusi air bersih, dan menggalakkan kampanye penghematan air. "Pertama, Pemprov perlu memastikan ketersediaan cadangan air baku dan mengoptimalkan pengelolaan waduk, embung, serta reservoir yang ada. Kedua, distribusi air bersih harus dipastikan tetap berjalan lancar, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah rawan kekurangan air. Ketiga, perlu dilakukan kampanye penghematan penggunaan air di lingkungan rumah tangga, perkantoran, maupun kawasan industri," jelasnya.
Selain itu, ia meminta koordinasi antara Pemprov DKI, PAM Jaya, BMKG, BPBD, dan pemerintah daerah penyangga diperkuat. Dengan demikian, langkah mitigasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur. "Jakarta memang bukan daerah pertanian, tetapi kebutuhan air untuk jutaan penduduk tetap menjadi prioritas yang harus dijaga," tegasnya.
Artikel Terkait
Kekeringan Melanda, Mahakam Ulu Tetapkan Status Siaga Darurat
Baznas Salurkan 48.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kekeringan di Kulonprogo
Pemprov DKI Denda Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Cilincing Rp 10 Juta
Jawa Barat Distribusikan 8,7 Juta Liter Air Bersih untuk Atasi Kekeringan