Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa sebagian besar wilayah Pulau Jawa, Bali, hingga Kalimantan bagian selatan berpotensi mengalami kekeringan tertinggi. Peringatan ini langsung mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, yang mendesak pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret.
"Informasi dari BMKG harus menjadi peringatan dini yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah nyata. Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, hasil panen menurun, atau kebakaran hutan dan lahan mulai meluas," kata Singgih saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, BNPB, kementerian terkait, TNI-Polri, hingga relawan kebencanaan. Ia menilai mitigasi bencana jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan penanganan setelah dampak terjadi.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga harus diperkuat. Kementerian Pertanian perlu mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, sementara Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah harus memastikan kelompok rentan memperoleh bantuan apabila terdampak kekeringan berkepanjangan," ucap dia.
Artikel Terkait
3.759 Hotspot Terdeteksi di Kalbar, Hampir Separuhnya di Ketapang
Gempa M5,2 Guncang Ruteng, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
BMKG Ingatkan Potensi Udara Panas dan Angin Kencang di Sulawesi Selatan
BMKG: Musim Hujan Baru Tiba Pertengahan Oktober, Empat Provinsi Waspada Karhutla