AS di Bawah Trump Kembali Gencar Targetkan ICC, Sanksi hingga Larangan Perjalanan Disiapkan

Pemerintahan Donald Trump kembali melancarkan serangan terhadap Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Presiden AS menyebut lembaga peradilan global itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan Amerika Serikat.

Dalam sebuah pernyataan video yang diunggah pada Senin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa ICC awalnya dirancang untuk menuntut hanya pelanggaran paling berat. Namun, menurutnya, pengadilan itu kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih radikal dan ekstrem.

"Pemerintahan Trump tidak akan mengizinkan pengadilan ini mengancam personel AS," ujar Rubio.

Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan untuk menekan ICC. Seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang berbicara secara anonim mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup larangan perjalanan, pencabutan visa, peningkatan sanksi terhadap ICC dan organisasi afiliasinya, serta tekanan diplomatik pada negara-negara lain agar menarik diri dari keanggotaan ICC.

Sikap keras Washington terhadap ICC bukanlah hal baru. Presiden Donald Trump dan sejumlah tokoh di Washington, termasuk mantan Presiden George W. Bush, telah lama menyatakan bahwa ICC tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menuntut warga Amerika, khususnya anggota militer. Reuters melaporkan bahwa dukungan pemerintah AS terhadap sanksi terhadap pejabat ICC sebagian dimotivasi oleh keinginan untuk mencegah upaya di masa depan meminta pertanggungjawaban presiden dari Partai Republik atau pejabatnya atas tindakan militer AS di luar negeri.