Safari Politik Jokowi: Pembangunan sebagai Modal Politik

"Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung." Kalimat pembuka Joko Widodo di hadapan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Lampung itu terdengar sederhana. Sebagian orang mungkin menganggapnya sekadar basa-basi. Sebagian lainnya teringat lagu "Tak Ingin Sendiri" yang dipopulerkan Dian Piesesha pada era 1980-an.

Namun, dalam politik, kalimat tidak pernah benar-benar sekadar kalimat. Ucapan itu disampaikan bersamaan dengan dimulainya safari politik Jokowi ke sejumlah daerah. Lampung menjadi titik awal. Berikutnya Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat. Pilihan daerah itu tidak tampak acak. Semuanya memiliki jejak kuat pembangunan selama dua periode pemerintahannya.

Di sinilah pesan politik mulai terbaca. Pembangunan ternyata bukan hanya warisan pemerintahan. Ia juga dapat diolah menjadi modal politik. Ketua Bidang Politik DPP PSI Bestari Barus bahkan mengakui bahwa rekam jejak pembangunan menjadi salah satu pertimbangan penentuan lokasi safari tersebut.

Pernyataan itu memperlihatkan bahwa infrastruktur tidak lagi diposisikan semata sebagai hasil kebijakan publik, tetapi juga sebagai aset politik yang terus dipelihara. Meski demikian, hubungan antara pembangunan dan dukungan elektoral tidak pernah sesederhana itu.

Pengalaman Jokowi sendiri menunjukkan paradoks tersebut. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, dan berbagai proyek strategis juga dibangun di Jawa Barat, Sumatera Barat, maupun Aceh. Namun pembangunan tidak otomatis berubah menjadi suara. Pada Pemilu Presiden 2014 Jokowi kalah di ketiga provinsi itu. Lima tahun kemudian ia hanya mampu membalikkan keadaan di Jawa Barat, sementara Sumatera Barat dan Aceh tetap berada di luar jangkauannya.