Mendagri Instruksikan Kepala Daerah Antisipasi Dampak El Nino hingga Oktober 2026

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan seluruh kepala daerah untuk segera menyusun langkah taktis menghadapi fenomena El Nino yang puncaknya diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Instruksi itu disampaikan di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juni 2026.

"Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota," ujar Tito.

Lonjakan suhu dan kekeringan akibat El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih. Pemerintah pusat telah menyinkronkan data berkala dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, hingga Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PU sebagai basis mitigasi.

Para gubernur didorong segera menggelar pertemuan virtual dengan bupati dan wali kota untuk menyamakan ritme kesiapsiagaan. Langkah ini penting agar seluruh wilayah bergerak menggunakan pemetaan data risiko yang seragam.

Mendagri juga meminta pemerintah daerah merapatkan barisan bersama Forkopimda, TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, hingga pendamping pertanian. Sinergi ini dinilai krusial untuk mempercepat penanganan kedaruratan kekeringan di sentra produksi pangan.

Pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah formula strategis, dengan fokus pada sektor pertanian dan modifikasi cuaca. "Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan," urai Tito.

Di lini paling bawah, peran pemerintah desa tidak boleh dikesampingkan. Kepala desa beserta perangkatnya wajib mendeteksi dini setiap kemunculan titik api agar kebakaran lahan berskala kecil tidak meluas. "Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul dapat segera ditangani," kata Tito.