Tito Karnavian Dorong Percepatan GovTech Lewat Piloting Digitalisasi Bansos di 43 Daerah

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung penuh percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech sebagai langkah mewujudkan tata kelola yang lebih modern. Salah satu wujud nyatanya adalah piloting digitalisasi bantuan sosial yang kini diperluas ke 43 kabupaten dan kota.

Hal itu disampaikan Tito saat memimpin rapat koordinasi dan monitoring perluasan piloting digitalisasi bansos di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (30/6). Rapat digelar secara hybrid dan dihadiri sejumlah menteri serta kepala daerah.

"Rapat ini dalam rangka perluasan piloting digitalisasi bansos di 43 kabupaten/kota, dan ini merupakan cikal bakal road map menuju GovTech, government technology, e-government," ujar Tito dalam keterangan resmi.

Sebelumnya, program serupa telah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi dan dinilai berhasil. Keberhasilan itu kemudian direplikasi ke daerah lain. Tito menegaskan komitmennya untuk mengoordinasikan pemerintah daerah bersama kementerian/lembaga terkait agar program berjalan optimal.

"Beberapa waktu lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Terima kasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi). Saya kira cukup sukses. Kesuksesan ini kemudian direplikasi ke daerah lain. Target lebih besar 43, dan kita harapkan ke depan seluruh Indonesia," jelasnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, GovTech akan mendorong pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Menurutnya, rakor ini bagian dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan.

Untuk pertama kalinya, proses seleksi penerima bansos dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel melalui pertukaran data lintas sektor. Sistem ini dirancang mudah digunakan, sehingga masyarakat dapat mengajukan permohonan bansos secara mandiri maupun melalui agen tanpa dibebani persyaratan dokumen yang panjang.

"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima. Mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam mengucapkan terima kasih karena sekarang data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor dan mengawasi dengan ketat," pungkas Luhut.

Rapat tersebut turut dihadiri Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Tim KPTDP. Sejumlah kepala daerah dari lokasi piloting juga hadir langsung, antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.