BMKG: El Nino Diprediksi Berlangsung 9–12 Bulan, Berpotensi Perparah Kemarau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino akan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan, terhitung sejak April atau Mei 2026 hingga Mei tahun depan. Dengan peluang mencapai 98 persen, El Nino telah memasuki kategori kuat dan berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

“El Nino ini fenomenanya terjadi kurang lebih selama 9 sampai 12 bulan, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek tergantung berbagai kondisi, sehingga diperkirakan El Nino itu yang dimulai sejak bulan sekitar April atau Mei, bulan Mei ya, itu akan berakhir di bulan Mei tahun depan,” ujarnya.

Meski demikian, Faisal menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengalami kemarau sepanjang periode tersebut. Ia menjelaskan, El Nino dan musim kemarau adalah dua hal yang berbeda. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.

“Yang perlu kita waspadai bukan lamanya El Nino, tetapi ketika fenomena ini bertepatan dengan musim kemarau. Pada periode itulah curah hujan menjadi lebih sedikit dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan,” jelasnya.

Wilayah yang berpotensi mengalami dampak paling signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diperkirakan berada di bawah normal dibandingkan rata-rata klimatologis.

Dampak pada Pertanian dan Kesehatan

Selain sektor pertanian dan ketersediaan air, El Nino juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat paparan suhu panas.

Di sektor pangan dan pertanian, Faisal mengingatkan adanya risiko gangguan fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga peningkatan potensi puso akibat defisit air. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini melalui penyesuaian pola tanam, pengelolaan irigasi yang lebih efisien, serta pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar pengambilan keputusan di sektor pertanian.

“Kesiapsiagaan harus dilakukan secara lintas sektor. Risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kualitas udara, hingga kesehatan masyarakat perlu diantisipasi sejak dini melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan,” paparnya.