Pemerintah Siapkan Rp100 Triliun untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Tiga Provinsi

Sebanyak 11.520 kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana akan dijalankan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung hingga 2028 itu membutuhkan pendanaan indikatif mencapai Rp100,166 triliun.

Rencana tersebut merupakan implementasi dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP) 2026-2028, yang menjadi peta jalan pemulihan permanen di 53 kabupaten/kota terdampak. Tahap ini diarahkan untuk membangun kembali kawasan agar lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Pemerintah menetapkan lima fokus utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi selama tiga tahun ke depan: pemulihan permukiman, pembangunan infrastruktur, rehabilitasi sosial, pemulihan ekonomi masyarakat, serta penguatan tata kelola lintas sektor.

Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, menekankan pentingnya dukungan semua pihak. "Kami harapkan dukungan dari semua pihak, termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat di tiga daerah untuk kita bergerak bergotong royong," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas PRR Pascabencana Sumatera di Kantor Kemenko PMK, Jakarta (18/6). Tito menegaskan percepatan pembangunan infrastruktur permanen harus terus dijaga agar manfaat pemulihan segera dirasakan masyarakat.

Fokus Pemulihan

Fokus pertama adalah penyediaan hunian tetap melalui 97 kegiatan dengan kebutuhan pendanaan sekitar Rp7,57 triliun. Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan lokasi hunian berada di kawasan lebih aman, baik di lokasi semula maupun melalui relokasi dari wilayah berisiko tinggi.

Porsi terbesar diarahkan pada pembangunan infrastruktur melalui 1.863 kegiatan dengan anggaran sekitar Rp63,69 triliun. Meliputi rehabilitasi jalan, jembatan, jaringan irigasi, sungai, drainase, air minum, sanitasi, energi, dan berbagai fasilitas pelayanan publik.

Pemulihan sosial menjadi prioritas penting melalui 6.194 kegiatan dengan pendanaan sekitar Rp18,73 triliun. Fokusnya mencakup layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dukungan psikososial, dan penguatan kohesi sosial agar pemulihan lebih inklusif.

Di sektor ekonomi, sebanyak 3.026 kegiatan dengan kebutuhan sekitar Rp9,41 triliun disiapkan untuk menghidupkan kembali mata pencaharian. Mencakup rehabilitasi pertanian, perikanan, perdagangan, koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah, pasar rakyat, hingga pariwisata.

Sementara itu, 341 kegiatan lintas sektor dengan kebutuhan sekitar Rp764,67 miliar diarahkan untuk memperkuat penataan ruang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, layanan pertanahan, penguatan data by name by address, serta sistem monitoring dan evaluasi.