Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Dekananto Eko Purwono, memimpin langsung apel gelar pasukan. Acara ini digelar untuk mematangkan kesiapan pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) tahun 2026. Total ada 24.980 personel gabungan yang disiagakan. Mereka akan mengamankan kegiatan yang dipusatkan di kawasan Monas hingga area DPR/MPR. Apel tersebut berlangsung di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Kamis (30/4/2026). Personel yang terlibat tidak hanya dari Polri, tapi juga TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan unsur pengamanan lainnya. Semua tampak berbaris rapi, siap mendengar arahan. Dalam amanatnya, Brigjen Dekananto menekankan satu hal: kesiapan di lapangan itu harga mati. Ia meminta pengaturan massa dilakukan secara humanis. Selain itu, jalur evakuasi juga harus dipastikan dalam kondisi prima, siap dipakai kapan saja. Di sisi lain, pengamanan juga difokuskan pada potensi kerawanan. Mulai dari pencurian, copet, hingga kemungkinan adanya provokator yang menyusup. Personel diminta untuk meningkatkan deteksi dini dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Jangan sampai ada celah. “Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama, baik peserta kegiatan, masyarakat sekitar, maupun seluruh personel yang bertugas,” tegasnya. Dengan kesiapan ini, diharapkan seluruh rangkaian peringatan Hari Buruh 2026 di Jakarta bisa berjalan aman, tertib, dan lancar. Setidaknya itu yang menjadi target bersama. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, memberikan rincian lebih lanjut. Menurutnya, puluhan ribu personel itu disiapkan untuk memastikan semua kegiatan May Day berlangsung kondusif. “Total ada 24.980 personel yang kami siapkan. Terdiri dari 15.575 personel Polri, 6.003 personel TNI, 1.002 personel Pemprov DKI, 400 personel Pamdal, dan 2.000 Sabuk Kamtibmas,” jelas Budi. Ia menjelaskan, pengamanan akan difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, May Day Fiesta di Monas. Kedua, penyampaian aspirasi buruh di kawasan DPR/MPR dan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta. Pendekatan humanis, kata Budi, akan menjadi senjata utama aparat di lapangan. Koordinasi lintas instansi juga diperkuat untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Semua dilakukan agar situasi tetap terkendali. “Pada prinsipnya penyampaian aspirasi dilindungi undang-undang. Kami bersama TNI dan Pemprov DKI akan mengawal agar aspirasi dapat tersampaikan dengan aman, tertib, dan kondusif,” ungkapnya. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk menghindari sejumlah titik kegiatan jika tidak memiliki kepentingan mendesak. Soalnya, diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Monas hingga DPR. Lebih baik siapkan rute alternatif dari sekarang.