75 Persen SPPG Sudah Jangkau Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita, tapi Realisasi Penerima Baru 38,51 Persen

Sebanyak 75 persen dari total Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini telah menjangkau kelompok penerima prioritas, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang tidak terdaftar di PAUD. Namun, angka itu masih jauh dari target nasional. Dari total sasaran sebesar 25 juta penerima, baru sekitar 38,51 persen yang benar-benar terlayani.

Data tersebut disampaikan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026). Ia memaparkan laporan mutakhir per awal Juni 2026 yang diterima dari Badan Gizi Nasional (BGN).

“Dari data yang saya ambil dari BGN sementara, laporannya per tanggal 3 Juni sebagai berikut. Mulai dari SPPG-nya 29.000, kemudian yang mohon maaf, yang sudah melayani 3B masih 75% atau 22.672 unit,” kata Wihaji dalam rapat.

Meski demikian, Wihaji mengakui bahwa capaian jumlah penerima manfaat untuk kelompok 3B sebutan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD masih jauh dari target. Dari 25 juta sasaran yang direncanakan, realisasinya baru 38,51 persen. Menanggapi hal itu, ia menyatakan akan segera membangun komunikasi yang lebih intensif dengan BGN.

“Tapi izin sekali lagi, dari target, bukan, mohon maaf, dari jumlah sasaran 25 juta masih 38,51%. Dan ini mulai coba kita bangun komunikasi baru dengan BGN khususnya MBG 3B,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta penjelasan lebih rinci mengenai dasar perhitungan data sasaran tersebut. Wihaji pun menjelaskan bahwa angka itu merupakan hasil proyeksi yang bersumber dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), serta data pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) di kementeriannya.

“Bahwa jumlah sasaran ini berdasarkan data dari SUPAS di BPS dan dari data pemutakhiran PK di Kemendukbangga. Jadi itu dasarnya proyeksi. Kira-kira itu. Proyeksi itu diambil dari data SUPAS dan data PK (Pendataan Keluarga) di kementerian kita,” kata Wihaji.

Menghadapi kesenjangan antara jumlah SPPG yang sudah beroperasi dan angka penerima yang masih rendah, Wihaji mengusulkan perlunya pola distribusi baru. Pihaknya tengah menyiapkan prosedur operasional standar (SOP) khusus untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B berjalan lebih optimal.

“Tetapi ini perlu saya laporkan kepada Bapak Ibu sekalian berkenaan dengan strategi optimalisasi peran Kemendukbangga tentang MBG 3B,” ujar Wihaji.

“Termasuk barangkali harus ada pola-pola baru yang menyesuaikan kondisi hari ini tanpa melanggar aturan. Termasuk di kementerian kita membuat SOP-SOP, khususnya SOP pendistribusian dan SOP edukasi biar tidak menjadi masalah,” imbuhnya.