Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat saat ini berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai “setengah mangkrak”. Pernyataan itu disampaikan setelah melihat progres pengerjaan yang berjalan jauh dari harapan. Pemerintah kini harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan, mengingat target operasional sekolah tersebut sudah ditetapkan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Hingga 20 Mei 2025, realisasi pembangunan Sekolah Rakyat baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen. Angka ini dinilai masih sangat rendah mengingat waktu yang tersisa semakin sempit. Dody menilai, keterlambatan proyek ini tidak terlepas dari adanya dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh pihak internal kementerian pada tahap awal pembangunan. Menghadapi situasi tersebut, Dody mengaku telah melakukan evaluasi besar-besaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah memberhentikan sejumlah pejabat yang dinilai tidak mampu mendorong percepatan proyek. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas ini diperlukan agar pembangunan dapat segera kembali ke jalur yang benar. Di sisi lain, Dody juga menyoroti keanehan dalam kontrak pembangunan yang ada. Beberapa kontrak justru menargetkan penyelesaian proyek melewati masa dimulainya tahun ajaran baru. Hal ini dinilai sebagai bentuk ketidaksesuaian perencanaan yang harus segera dibenahi. Pemerintah terus berupaya mencari solusi agar Sekolah Rakyat dapat beroperasi tepat waktu. Namun, tanpa perbaikan sistem dan pengawasan yang ketat, target ambisius tersebut dikhawatirkan akan sulit tercapai.