Duma Beri Putin Wewenang Kerahkan Militer untuk Lindungi Warga Rusia di Luar Negeri

Duma Negara Rusia secara resmi memberikan wewenang kepada Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan kekuatan militer guna melindungi warga negara Rusia yang berada di luar negeri. Keputusan ini diambil melalui pengesahan rancangan undang-undang yang memicu perdebatan luas, namun tidak secara spesifik merinci batasan atau definisi operasional tentang apa yang dimaksud dengan penggunaan angkatan bersenjata untuk melindungi warga yang ditahan di negara lain.

Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin, menyatakan bahwa sistem peradilan Barat saat ini telah berubah menjadi instrumen penindasan terhadap individu-individu yang dianggap tidak diinginkan. "Dalam kondisi seperti ini, penting untuk melakukan segala upaya demi memastikan warga negara kita terlindungi," tegas Volodin, Kamis, 14 Mei 2026. Senada dengan pernyataan tersebut, Ketua Komite Pertahanan Duma, Andrei Kartapolov, menekankan bahwa langkah ini bertujuan untuk melawan apa yang ia sebut sebagai kampanye "Russofobia yang ganas".

Sejumlah kasus penahanan warga negara Rusia di luar negeri sebelumnya telah memicu kontroversi diplomatik yang besar. Contoh nyata meliputi penangkapan pedagang senjata Viktor Bout atas permintaan Amerika Serikat, serta penahanan dan penghukuman perwira intelijen Rusia Vadim Krasikov di Jerman. Krasikov terbukti menembak mati mantan komandan lapangan Chechnya, Zelimkhan Khangoshvili, di Berlin.

Kasus terbaru yang turut menyedot perhatian adalah penangkapan arkeolog Alexander Butyagin di Polandia atas permintaan Ukraina. Butyagin ditangkap setelah melakukan penggalian di wilayah Krimea yang dianeksasi, dan akhirnya dibebaskan melalui kesepakatan pertukaran tahanan "5-untuk-5" yang melibatkan Rusia, Belarus, dan sejumlah negara Barat.

Menurut laporan dari media setempat, para anggota parlemen Rusia tampaknya mengambil inspirasi dari undang-undang Amerika Serikat tahun 2002 yang dikenal sebagai "Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika". Legislasi AS tersebut dirancang untuk melindungi personel dan pejabat militer Amerika dari yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Sebagai catatan, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin, Komisioner Hak Anak Maria Lvova-Belova, serta sejumlah tokoh militer senior Rusia, termasuk mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.

Pakar hukum dan pengacara Ilya Novikov menilai bahwa RUU baru Rusia ini harus dipahami sebagai bentuk intimidasi nyata yang sebanding dengan ancaman penggunaan senjata nuklir. "Sekarang, ketika muncul diskusi tentang apakah Inggris harus menyita kapal tanker lain dari armada bayangan Rusia, mereka yang berada di Inggris yang ingin bermain aman akan berkata: 'Anda tahu, Rusia telah mengubah hukum mereka, dan sekarang risiko respons militer telah meningkat secara signifikan. Apakah kita benar-benar membutuhkan masalah ini?'" papar Novikov, menganalisis efek psikologis dari undang-undang tersebut.

Menurut pandangan Novikov, prospek invasi militer Rusia ke negara tetangga dengan dalih hukum baru ini tidak lagi sepenuhnya mustahil. "Ke Inggris, tentu tidak. Tetapi jika ada kebutuhan untuk menciptakan insiden, misalnya yang melibatkan Latvia, mengapa tidak? Latvia sering menahan individu pro-Rusia," ujarnya memperingatkan. "Lima tahun lalu, kita juga tidak berpikir Rusia akan benar-benar mengirim pasukan ke Ukraina. Namun buktinya, mereka benar-benar bisa melakukannya," pungkas Novikov.