Dua Mantan Menteri Pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, Divonis Mati karena Korupsi

Dua mantan menteri pertahanan China, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan oleh pengadilan militer setelah terbukti menerima suap dalam jumlah besar. Keputusan ini diumumkan pada Kamis (07/05) dan menjadi babak baru dalam kampanye antikorupsi besar-besaran yang digencarkan pemerintahan Presiden Xi Jinping di tubuh militer.

Menurut laporan kantor berita resmi Xinhua, hukuman mati yang dijatuhkan kepada kedua pejabat tinggi itu ditangguhkan selama dua tahun. Setelah masa penangguhan berakhir, vonis tersebut secara otomatis akan diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan penyitaan seluruh aset pribadi milik Wei Fenghe dan Li Shangfu.

Wei Fenghe menjabat sebagai menteri pertahanan sejak 2018 hingga 2023. Posisinya kemudian digantikan oleh Li Shangfu pada Maret 2023. Namun, masa jabatan Li jauh lebih singkat. Ia diberhentikan secara mendadak pada Oktober 2023, hanya beberapa bulan setelah menghilang dari kehidupan publik. Kepergiannya yang misterius saat itu memicu berbagai spekulasi mengenai kemungkinan pencopotannya dari jabatan.

Penyelidikan yang dilakukan terhadap Li Shangfu mengungkap bahwa ia diduga menerima “sejumlah besar uang” dalam bentuk suap dan juga menyuap pihak lain. Xinhua melaporkan bahwa investigasi menemukan Li “tidak memenuhi tanggung jawab politik” dan “mencari keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri dan orang lain”. Sementara itu, penyelidikan terhadap Wei Fenghe yang diluncurkan pada tahun yang sama menemukan pola serupa. Ia dinyatakan terbukti menerima “sejumlah besar uang dan barang berharga” sebagai suap serta “membantu pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan personel”.

Kedua vonis ini dijatuhkan di tengah gelombang pembersihan besar-besaran di lingkungan militer China. Pada Februari lalu, Presiden Xi Jinping secara terbuka mengumumkan tindakan keras terhadap korupsi di tubuh angkatan bersenjata. Ia menyatakan bahwa militer telah “mengalami penempaan revolusioner dalam perjuangan melawan korupsi”. Tak lama setelah pernyataan itu, Jenderal Zhang Youxia, salah satu perwira militer tertinggi negara, dicopot dari jabatannya.

Sejak berkuasa pada 2013, Xi Jinping memang melembagakan kampanye antikorupsi yang masif. Namun, di mata para pengkritik, kampanye ini kerap digunakan sebagai alat politik untuk menyingkirkan lawan-lawan dan saingan di internal partai. Data resmi menunjukkan bahwa sejak diluncurkan pada 2012, operasi pemberantasan korupsi telah menyeret setidaknya 1,5 juta pejabat partai, termasuk sejumlah perwira tinggi militer.

Kasus serupa bukanlah hal baru di China. Pada September 2025, Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan, juga dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun. Ia terbukti menerima suap berupa uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp627,3 miliar) selama menjabat dari 2007 hingga 2024. Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, memberikan keringanan karena Tang dinilai telah mengakui kejahatannya.

Pada 2017, dunia militer China juga diguncang oleh kasus Jenderal Zhang Yang, anggota Komite Sentral Militer. Ia dilaporkan bunuh diri dengan cara gantung diri di kediamannya setelah diselidiki dalam dugaan korupsi yang melibatkan dua perwira tinggi lainnya yang telah dikeluarkan dari partai. Dalam Kongres Partai Komunis China pada Oktober tahun itu, Xi Jinping kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.