Kapal Induk Prancis Charles de Gaulle Dikerahkan ke Laut Merah untuk Amankan Selat Hormuz

Kapal induk andalan Angkatan Laut Prancis, Charles de Gaulle, mulai bergerak menuju Laut Merah bagian selatan sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan misi pemulihan kebebasan navigasi di Selat Hormuz, jalur perairan yang menjadi urat nadi perdagangan minyak dunia.

Seorang ajudan Presiden Emmanuel Macron menyatakan bahwa pergerakan kapal induk tersebut dimaksudkan untuk mengirim sinyal kuat kepada komunitas internasional. “Kami tidak hanya siap mengamankan Selat Hormuz, tetapi juga mampu melakukannya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (6/5/2026). Pernyataan itu menegaskan keseriusan Prancis dalam menghadapi situasi yang semakin genting di jalur perairan strategis tersebut.

Lalu lintas di Selat Hormuz, yang biasanya dilalui sekitar seperlima pasokan minyak mentah dunia, hampir sepenuhnya lumpuh sejak konflik berskala besar pecah di Timur Tengah pada akhir Februari lalu. Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan terganggunya pasokan energi dan stabilitas ekonomi dunia.

Kementerian Pertahanan Prancis mengonfirmasi bahwa kapal induk Charles de Gaulle beserta kapal pengawalnya saat ini sedang melintasi Terusan Suez. Keputusan untuk mengerahkan aset militer utama ini, menurut kementerian, diambil “untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan inisiatif ini segera setelah situasi memungkinkan.”

Di sisi lain, lebih dari 40 negara telah memulai perencanaan militer terkait misi pengamanan Selat Hormuz setelah serangkaian pembicaraan yang difasilitasi oleh Inggris. Inisiatif multinasional ini menunjukkan betapa gentingnya situasi dan besarnya kepentingan global yang dipertaruhkan.

Ajudan Macron menambahkan bahwa Prancis memutuskan bertindak karena blokade Selat Hormuz terus berlanjut. “Dampaknya terhadap ekonomi global semakin parah, dan risiko konflik berkepanjangan terlalu serius untuk kami abaikan,” tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi yang mendorong negara-negara besar untuk segera mengambil langkah konkret.

Presiden Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diketahui memimpin misi multinasional yang bertujuan memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Kedua pemimpin menegaskan bahwa misi ini sepenuhnya bersifat defensif dan hanya akan dikerahkan setelah perang berakhir. Dalam unggahan di media sosial X, Macron mengaku telah menyampaikan “keprihatinan mendalam” kepada mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, terkait eskalasi di kawasan Teluk di tengah mandeknya perundingan damai.

“Semua pihak harus mencabut blokade selat itu, tanpa penundaan dan tanpa syarat,” tulis Macron di akun resminya. Ia merujuk pada blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran serta pembatasan yang dilakukan Teheran terhadap jalur laut vital tersebut.

Sementara itu, ketegangan semakin memuncak setelah sebuah kapal milik perusahaan pelayaran Prancis menjadi sasaran serangan di Selat Hormuz. Insiden tersebut dilaporkan oleh CMA CGM, perusahaan pelayaran asal Prancis, yang menyatakan bahwa kapal mereka mengalami kerusakan dan sejumlah awak kapal mengalami luka-luka. Serangan terjadi pada Selasa (5/5) waktu setempat di jalur perairan yang menjadi arena konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

“Kapal CMA CGM San Antonio menjadi target serangan kemarin saat melintasi Selat Hormuz, yang mengakibatkan cedera pada beberapa awak kapal dan memicu kerusakan pada kapal,” demikian pernyataan resmi CMA CGM pada Rabu (6/5). Kapal berbendera Malta itu diserang sehari setelah Presiden AS Donald Trump meluncurkan operasi militer bernama “Project Freedom” yang bertujuan mengawal kapal-kapal keluar dari Selat Hormuz. Namun, dalam pengumuman terbaru pada Selasa (5/5), Trump menyatakan menghentikan sementara operasi tersebut demi mencapai kesepakatan dengan Iran untuk mengakhiri perang.