BGN Awasi Ketat Program Makan Bergizi Gratis, 1.500 SPPG Kena Sanksi karena Langgar Standar

Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata punya sistem pengawasan yang cukup ketat. Bukan cuma soal rasa, tapi kandungan gizinya juga diperhatikan banget. Standar gizi seimbang jadi acuan utama, ditambah pengawasan super ketat demi menjamin kualitas dan keamanan pangan buat anak-anak penerima manfaat.

Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, bilang kalau pihaknya benar-benar serius soal ini. “Atensi kita di bagian itu memastikan yang diberikan itu benar-benar makanan yang bergizi kepada anak-anak,” ujarnya dalam acara Food Summit 2026 di Jakarta, Senin, 27 April 2026 lalu.

Nah, soal komposisi menunya, kata Tigor, sudah diatur sedemikian rupa. Ada karbohidrat sebagai sumber energi utama, terus protein hewani dan nabati buat mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh anak. Jadi nggak asal kenyang aja, tapi memang dipikirkan dampak jangka panjangnya.

Yang menarik, protein nabati kayak tahu dan tempe juga jadi bagian penting. Nggak cuma itu, koperasi pengusaha lokal dilibatkan untuk menyediakan bahan pangan berkualitas. Lumayan kan, bisa bantu ekonomi lokal juga. Sementara protein hewani seperti telur dan daging disertakan dalam menu harian. Tujuannya jelas, biar kebutuhan nutrisi penting anak terpenuhi secara seimbang dan berkelanjutan.

Program ini juga menambahkan susu sebagai pelengkap. Jadi asupan gizinya makin lengkap. Pokoknya, Badan Gizi Nasional benar-benar memperhatikan kualitas makanan secara menyeluruh. Nggak main-main.

Tigor menekankan lagi, kualitas makanan adalah fokus utama. Termasuk kesesuaian dengan standar gizi seimbang yang udah ditetapkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan program. Kalau ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bandel, BGN bakal langsung tegur. Ini langkah awal pembinaan, sih.

Pelanggaran kayak ketidaksesuaian porsi atau gramasi bisa ketahuan lewat kewajiban unggah foto menu harian ke portal khusus. Jadi semacam sistem pengawasan digital gitu. Dengan begitu, BGN bisa memantau pelaksanaan di lapangan secara cepat. Kalau ada yang nggak sesuai standar, teguran langsung meluncur.

Nah, kalau sampai ada kasus keracunan makanan, prosedurnya lebih ketat lagi. BGN langsung investigasi ke sekolah buat cari tahu penyebabnya dan langkah penanganan yang tepat. Proses investigasinya melibatkan satuan tugas MBG, pemerintah daerah, BPOM, dan dinas kesehatan setempat. Sampel makanannya diuji di laboratorium.

“Di laboratorium itu dicek apakah benar ada kandungan bakteri di dalamnya dari makanan yang disajikan tersebut. (Sanksinya bila ada pelanggaran) langsung diberikan penutupan sementara, suspend terhadap SPPG tersebut jika terbukti,” tegas Tigor.

Kalau terbukti ada pelanggaran standar keamanan pangan, SPPG bakal langsung disetop sementara operasionalnya. Baru boleh jalan lagi setelah melakukan perbaikan sesuai ketentuan. Tegas, ya.

Omong-omong, Tigor juga ngasih data menarik. Dari total sekitar 27.000 SPPG di seluruh Indonesia, ada sekitar 1.500 unit yang kena suspend. “Jadi kalau 1.500 dari 27.000 (SPPG) ya sebenarnya masih di bawah dari 5 persen,” katanya. Lumayan kecil, sih, tapi tetap aja jadi perhatian.