Pemerintah Akan Tambah Kuota Program Magang Nasional 2026-2027 Usai 300 Ribu Pendaftar Tak Tertampung

Sabtu kemarin, suasana di Kantor Sekretariat Kabinet Jakarta tampak lebih sibuk dari biasanya. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menerima kedatangan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa. Ada satu agenda besar yang mereka bahas: nasib program magang nasional yang belakangan ini kebanjiran peminat.

Lewat unggahan di Instagram resmi @sekretariat.kabinet, terlihat jelas bahwa keduanya membahas progres dan rencana strategis di bidang ketenagakerjaan. Isinya cukup mengejutkan. Ternyata, animo masyarakat terhadap program ini luar biasa tinggi. Bayangkan, dari sekitar 400 ribu orang yang mendaftar di periode 2025-2026, pemerintah hanya punya kuota untuk 100 ribu peserta. Lebih dari separuh peminat harus gigit jari.

“Termasuk Program Magang Nasional 2025-2026 yang sedang diikuti 100.000 peserta magang, dengan jumlah pendaftar awal mencapai sekitar 400 ribu orang,” begitu bunyi keterangan dalam unggahan tersebut.

Melihat kenyataan itu, pemerintah pun mulai berpikir keras. Mereka berencana menambah kuota untuk periode berikutnya, yaitu 2026-2027. Tapi yang menarik, mereka tidak hanya fokus pada jumlah. Ada komitmen untuk meningkatkan kualitas pelatihan. Soalnya, percuma saja jumlah peserta banyak kalau ujung-ujungnya mereka tetap kesulitan bersaing di dunia kerja.

“Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang,” tulis pernyataan resmi dari Sekretariat Kabinet.

Lantas, kenapa program ini begitu diminati? Jawabannya sederhana. Para lulusan sarjana melihat program magang nasional sebagai tiket emas. Mereka tidak cuma dapat pengalaman kerja dan ilmu dari mentor. Ada juga iming-iming upah bulanan yang mengikuti standar UMP dari pemerintah pusat. Itulah yang bikin banyak orang rela antre panjang demi satu kursi.

Di sisi lain, pertemuan itu juga menyentuh soal program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK. Pemerintah sadar, tidak semua orang harus kuliah. Banyak anak SMK yang butuh bekal keterampilan langsung supaya siap kerja. Makanya, topik ini ikut dibahas hangat-hangat.

“Kementerian Ketenagakerjaan juga terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan pekerja, khususnya bagi buruh, pekerja outsourcing, dan pekerja rumah tangga,” tutup keterangan resmi dari pertemuan tersebut.

Jelas sudah. Pemerintah sedang berusaha menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas. Tapi yang jadi pertanyaan, bisakah mereka benar-benar merealisasikan target ambisius ini? Kita lihat saja nanti.