Wakil Ketua Komisi I DPR Desak PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL Usai Praka Rico Gugur Diserang Israel

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, turut berduka. Kabar gugurnya Praka Rico Pramudia anggota TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) benar-benar memukul. Praka Rico berusia 31 tahun. Ia menjadi korban serangan Israel di Lebanon. Sukamta langsung angkat bicara, mendesak PBB untuk mengevaluasi sistem perlindungan terhadap pasukan UNIFIL.

"Kami menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya prajurit terbaik TNI yang tergabung dalam misi UNIFIL di Lebanon," ujar Sukamta kepada wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Menurutnya, pengorbanan Praka Rico bukan sekadar kehilangan pribadi. Ini bentuk nyata komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Seperti amanat konstitusi, katanya.

Di sisi lain, Sukamta menegaskan bahwa gugurnya Praka Rico harus jadi perhatian serius semua pihak. Apalagi, markas UNIFIL sendiri yang menjadi sasaran serangan. Situasi di lapangan, katanya, sudah mengalami eskalasi yang signifikan. Risiko bagi pasukan perdamaian pun makin tinggi.

"Peristiwa ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Serangan yang terjadi di wilayah operasi UNIFIL menunjukkan bahwa situasi di lapangan telah mengalami eskalasi signifikan, sehingga menempatkan pasukan penjaga perdamaian dalam risiko yang semakin tinggi," jelasnya.

Ia menekankan, perlindungan terhadap personel perdamaian tidak boleh diabaikan. Bukan hanya sekadar wacana. Menurut Sukamta, ini harus jadi prioritas utama. Tak peduli siapa pun aktor di balik konflik Israel atau pihak lain di kawasan.

"Kami memandang bahwa perlindungan terhadap personel PBB harus menjadi prioritas utama dan tidak boleh diabaikan oleh pihak mana pun, termasuk dalam dinamika konflik yang melibatkan Israel dan aktor lainnya di kawasan," ujarnya.

Politikus PKS ini juga mendorong PBB untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Bukan evaluasi biasa, tapi yang benar-benar sesuai dengan realitas ancaman di lapangan. Mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, katanya, perlu disesuaikan. Dan yang tak kalah penting, investigasi transparan dan akuntabel atas insiden ini harus segera dilakukan.

"Kami mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mandat dan mekanisme perlindungan pasukan UNIFIL, agar sesuai dengan realitas ancaman yang berkembang di lapangan. Selain itu, diperlukan langkah investigasi yang transparan dan akuntabel atas insiden ini, guna memastikan adanya kejelasan dan pertanggungjawaban," paparnya.

Namun begitu, Sukamta tak cuma menyoroti PBB. Pemerintah Indonesia, menurutnya, juga perlu bergerak. Ia mendorong peninjauan komprehensif terutama soal aspek keamanan dan pola penugasan prajurit. Tapi, ia mengingatkan, jangan sampai langkah ini mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global.

"Pemerintah Indonesia perlu melakukan peninjauan komprehensif terhadap aspek keamanan, kesiapan, dan pola penugasan prajurit dalam misi perdamaian, tanpa mengurangi komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dalam menjaga stabilitas global," pungkasnya.