Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, angkat bicara soal wacana ambang batas atau parliamentary threshold untuk DPRD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurut dia, usulan ini nggak bisa langsung diterima mentah-mentah. Ada plus minus yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati. “Namanya usulan ya silakan saja, tinggal dikaji kelebihan dan kekurangannya,” ujar Deddy saat ditemui wartawan, Jumat (24/4/2026). Ia lalu menjelaskan, dari sisi efektivitas legislasi di daerah, aturan semacam ini punya sisi positif. Proses pengambilan keputusan di parlemen lokal bisa jadi lebih cepat dan efisien. Tapi, di sisi lain, ada juga kelemahan yang nggak boleh diabaikan. “Kalau untuk efektivitas legislasi di daerah memang ada untungnya, berpotensi lebih mudah dalam pengambilan keputusan. Tetapi tentu ada kekurangannya juga yang perlu dipertimbangkan,” tambahnya. Deddy mengingatkan, kajian yang matang itu penting. Bukan cuma soal teknis, tapi juga soal konstitusionalitas dan filosofi di balik aturan tersebut. Soalnya, menurut dia, jangan sampai DPR sudah susah payah membahas, eh ujung-ujungnya malah digugat ke Mahkamah Konstitusi. “Jadi menurut saya diperlukan kajian dan basis argumen yang kokoh serta aspek konstitusionalitas dan filosofisnya. Jangan sampai nanti rawan gugatan di MK karena sekarang putusan MK itu cenderung tidak dapat diprediksi dan menimbulkan kebingungan,” jelasnya. Ia pun sedikit menyindir situasi yang kerap terjadi. “Kita capek-capek bahas lalu MK memutus sebaliknya. Kadang saya mikir, apa perlu MK itu ikut saja menyampaikan telaah dalam proses pembuatan UU atau dimintai fatwa sebelum sebuah UU disahkan,” sambungnya. Anggota Komisi II DPR ini menekankan satu hal: argumentasi dalam setiap undang-undang yang mereka buat harus kuat dan nggak mudah dibantah. Ia ingin produk legislasi DPR punya daya tahan, terutama dari serangan gugatan di MK.