Pemerintah Luncurkan Program Bedah 15.000 Rumah di 40 Kawasan Perbatasan

Program bedah rumah di kawasan perbatasan akhirnya resmi diluncurkan. Kepala BNPP RI, Tito Karnavian, bersama Menteri PKP Maruarar Sirait dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, meresmikan langsung penyaluran bantuan untuk 15.000 rumah tidak layak huni. Lokasinya tersebar di daerah 3T Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

Bantuan ini menggunakan skema BSPS. Atau, kalau kita sebut lebih sederhana: stimulan untuk rumah swadaya.

Menurut Tito, program ini bukan sekadar proyek fisik. Lebih dari itu, ini adalah wujud keadilan pembangunan. Ia bilang, selama ini masih jarang program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga di perbatasan.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Ceritanya begini. Awalnya, alokasi untuk kawasan perbatasan cuma 10.000 rumah. Itu dari total 400.000 unit program nasional Kementerian PKP tahun 2026. Tapi, setelah Tito turun langsung ke Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara daerah yang baru kena banjir bandang angkanya naik jadi 15.000.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” jelas Mendagri itu.

Di sisi lain, Tito juga menyampaikan apresiasi buat Presiden dan semua kementerian yang terlibat. Ia menekankan, peran BPS di sini krusial banget. Soalnya, data yang akurat jadi penentu apakah bantuan ini benar-benar sampai ke orang yang tepat.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional milik BPS, kata Tito, bakal dipakai buat verifikasi dan validasi penerima bantuan. Sistematis, by name by address.

Harapannya, program ini bisa jadi pemicu. Biar kementerian lain juga ikut turun tangan membangun pasar rakyat, dermaga, sekolah, dan fasilitas lain di perbatasan. Dengan sinergi lintas sektor dan data yang valid, BNPP optimis pembangunan di sana bakal lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Sementara itu, Maruarar Sirait menegaskan kalau renovasi rumah rakyat memang jadi prioritas nasional. Ia bilang, tahun ini skalanya naik drastis.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Maruarar.

Ia juga menambahkan, pelaksanaan BSPS bakal 100 persen berdasarkan data BPS. Lokasinya ditentukan langsung oleh Kepala BNPP. Nanti, ada pendamping teknis dan pendamping pemberdayaan yang bakal turun ke lapangan. Mereka memastikan renovasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, Amalia dari BPS menyebut kolaborasi ini sebagai terobosan penting. Menurutnya, kebijakan berbasis data adalah kunci biar intervensi pemerintah tidak salah sasaran.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakan hunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, BPS juga punya klasifikasi desa dan kota, plus kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025. Semua itu jadi acuan penting dalam perencanaan program perumahan ke depan.