DPR Desak Investigasi Independen Usai 12 Warga Sipil Tewas dalam Operasi TNI di Papua

Operasi TNI di Papua: 12 Warga Sipil Tewas, DPR Desak Investigasi Independen

Suasana di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, masih mencekam. Pasca insiden baku tembak yang terjadi pekan lalu, laporan duka berdatangan: dua belas warga sipil dilaporkan meninggal dunia. Insiden ini langsung menyulut sorotan tajam dari anggota parlemen.

TB Hasanuddin dari Komisi I DPR RI tak tinggal diam. Ia mendesak pemerintah agar segera membentuk tim investigasi khusus. Tim itu, menurutnya, harus gabungan. Melibatkan pemerintah daerah, pusat, dan tentu saja aparat penegak hukum.

“Harus ada tim yang benar-benar turun ke lapangan untuk memastikan apa yang sesungguhnya terjadi. Ini penting agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tetapi juga tidak memojokkan institusi TNI tanpa dasar yang jelas,”

Begitu penegasan Hasanuddin, Senin kemarin. Ia menekankan, investigasi harus objektif. Kalau ada pelanggaran, penegakan hukum wajib ditegakkan. Tapi di sisi lain, negara tak boleh lupa pada korban.

“Penegakan hukum harus berjalan, tetapi perhatian kepada korban dan keluarganya juga tidak boleh diabaikan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pendampingan,”

Ia menegaskan kembali.

Parlemen, lewat Komisi I, akan memainkan peran pengawas. Mereka berencana memanggil Panglima TNI untuk dimintai keterangan. Koordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Komnas HAM juga akan digeber. Tujuannya satu: memastikan proses berjalan transparan dan adil. Hasanuddin berharap kasus ini ditangani secara profesional dan terbuka. Agar situasi di Papua tidak semakin keruh, dan kepercayaan publik pada negara tetap terjaga.

Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi insiden ini?

Menurut informasi yang beredar, semuanya berawal pada Selasa, 14 April 2026. Saat itu, pasukan TNI sedang menjalankan operasi di beberapa kampung di Distrik Kembu. Mereka dikabarkan terlibat kontak tembak dengan kelompok yang dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam situasi yang masih simpang siur itulah, korban jiwa dari pihak warga sipil berjatuhan.

Jumlah pastinya? Masih belum jelas. Verifikasi terhambat karena tim gabungan kesulitan menjangkau tiga kampung di wilayah perbatasan: Kembru, Nilome, dan Pintu Angin. Wilayah itu medannya terpencil, aksesnya sulit.

Korban luka-luka pun ada. Saat ini, empat orang masih menjalani perawatan intensif. Mirisnya, tiga di antaranya adalah anak-anak berusia 6 sampai 7 tahun. Satu orang dewasa berusia 25 tahun juga dalam kondisi serius. Bahkan, satu korban luka berat terpaksa dirujuk ke Jayapura untuk penanganan yang lebih mumpuni.

Dampaknya langsung terasa. Gelombang pengungsian warga pun tak terhindarkan. Banyak yang mengungsi dari Distrik Kembru dan Pogoma, mencari perlindungan ke rumah saudara mereka di Distrik Sinak. Menanggapi situasi genting ini, Pemkab Puncak akhirnya menetapkan status tanggap darurat. Status itu akan berlaku selama dua pekan ke depan, sebagai respons atas aksi-aksi yang disebut sebagai teror dari OPM.

Operasi militer di wilayah ini sendiri melibatkan Satgas Habema. Satuan tugas gabungan TNI ini dibentuk dengan mandat khusus: menangani konflik, keamanan, dan layanan kemanusiaan di Papua. Pendekatannya disebut-sebut humanis, tapi juga melakukan penindakan terukur. Tugasnya adalah menyinergikan pola operasi antara TNI dan Polri di lapangan.

Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah selanjutnya. Desakan untuk investigasi independen semakin keras. Masyarakat menunggu kejelasan, sementara di tanah Papua, rasa duka dan ketidakpastian masih menggantung.