Charles Honoris Usulkan Pemerintah Biayai Seluruh Iuran BPJS Kesehatan

Di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, usulan yang cukup mengejutkan terlontar dari Wakil Ketua Komisi tersebut, Charles Honoris. Intinya sederhana namun ambisius: bagaimana kalau pemerintah saja yang membiayai iuran BPJS kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia? Menurut politikus dari PDIP itu, negara sebenarnya mampu.

Rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf pada Rabu (15/4/2026) itu memang membahas persoalan teknis. Salah satunya soal 11 juta peserta PBI BPJS yang statusnya nonaktif dan belum direaktivasi. Di tengah perbincangan itulah Charles menyodorkan gagasan besarnya.

"Ini apa nggak lebih baik," ujar Charles, mengawali pandangannya.

"Saya sering sampaikan di forum ini, sudahlah, pemerintah biayai saja semuanya, Pak. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah. Mampu nggak?"

Dia tak menunggu lama. "Mampu kok, Pak," sambungnya meyakinkan.

Lalu, dia membeberkan angka-angka untuk memperkuat argumennya. Saat ini, peserta BPJS sudah mencakup 284,6 juta orang atau sekitar 98,7 persen penduduk. Namun, masalahnya ada di angka nonaktif yang mencapai 58,32 juta jiwa sekitar 20 persen dari total peserta.

"Jadi yang sudah dibiayai selama ini 96,63 juta ya," jelas Charles.

Menurut perhitungannya, peserta yang iurannya sudah ditanggung perusahaan atau negara sebagai penyelenggara negara bisa dipisahkan. Nah, dari situ dia sampai pada angka sekitar 225,94 juta orang yang masih perlu ditanggung oleh pemerintah. Itulah beban yang dia anggap masih bisa diatasi.

Gagasan itu tentu bukan hal sepele. Di satu sisi, ini bisa menjadi solusi permanen untuk masalah kepesertaan yang mandek. Di sisi lain, implementasinya pasti akan rumit. Tapi Charles tampaknya yakin. Kemampuan negara, dalam pandangannya, sudah seharusnya bisa diarahkan untuk menjamin kesehatan seluruh warganya tanpa terkecuali.