Iran Tuntut Kompensasi US$270 Miliar dari AS, Israel, dan Lima Negara Tetangga

Namun begitu, sikap Teheran tetap keras. Meski blokade laut AS mencekik pelabuhan mereka dan kerusakan di mana-mana, otoritas menyatakan tak akan memberikan konsesi substansial. Isu program nuklir, misalnya, tetap jadi garis merah.

Pernyataan keras juga datang dari parlemen. Ebrahim Rezaei, juru bicara Komisi Keamanan Nasional, menolak mentah-mentah perpanjangan gencatan senjata dua pekan.

"Itu hanya akan memberi waktu bagi AS dan Israel untuk memperkuat diri mereka lagi," katanya kepada Al Jazeera. "Mereka harus mengakui hak-hak Iran, termasuk kendali kami atas Selat Hormuz. Kalau tidak, ya kembali berperang."

Komitmen militer Iran tampaknya tak goyah. Data SIPRI mencatat, belanja militer mereka di 2024 hampir mencapai US$8 miliar. Dan mereka berencana menaikkannya secara signifikan, meski sebenarnya tengah menghadapi tekanan fiskal kronis akibat salah kelola, korupsi, dan sanksi internasional yang bertahun-tahun.

Tekanan itu kian menjadi karena kebijakan dalam negeri yang kontroversial. Pemutusan akses internet hampir total selama tujuh pekan terhadap lebih dari 90 juta penduduk, misalnya, justru memperburuk keadaan. Gelombang pemutusan kerja dan matinya aktivitas ekonomi digital menambah panjang daftar masalah.

Pemerintah seolah lepas tangan. Mereka menyatakan tidak punya kendali langsung atas kebijakan pemadaman internet itu, dan mengalihkan tanggung jawabnya ke Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.

Afshin Kolahi dari Kamar Dagang Iran mencoba menghitung kerugiannya. Menurutnya, pemadaman itu merugikan ekonomi hingga US$80 juta per hari.

"Bayangkan, kita seperti kehilangan empat jembatan strategis setiap harinya. Ditambah dua pembangkit listrik berkapasitas menengah," keluhnya. "Dan ini kita lakukan sendiri pada diri kita sendiri."