Anggota DPR Kritik Wacana War Ticket Haji, Khawatirkan Keadilan dan Tata Kelola Keuangan

Yang jadi ganjalan lain, menurutnya, adalah adanya kontradiksi dalam internal pemerintah. Baru-baru ini Wamen Haji Dahnil Anzar menegaskan komitmen “No Haji Without Queue” dengan membentuk Satgas haji ilegal.

“Di satu sisi digembar-gemborkan ‘tanpa antre, tak ada haji’, di sisi lain muncul wacana ‘war ticket’. Ini membingungkan publik dan rawan dimanfaatkan calo yang bakal menawarkan ‘jalur cepat’,” imbuh Atalia.

Lalu, apa solusi yang ia tawarkan? Alih-alih mengubah sistem secara drastis, pemerintah diminta fokus pada efisiensi. Pertama, dengan menerapkan single database nasional yang benar-benar sinkron antara Kemenhaj dan BPKH. Ini untuk mencegah permainan sistem.

“Fokuslah membenahi pemberangkatan dan infrastruktur di Arab Saudi. Jangan malah mengutak-atik sistem di hulu yang justru bisa berantakan,” pesannya.

Kedua, perlu ada skema afirmasi dalam antrean. Jemaah yang sudah mendaftar lama dan kini berusia di atas 65 tahun, misalnya, harus dapat prioritas. Ini soal keadilan distributif, di mana negara hadir melindungi warga yang paling rentan.

Atalia mengajak semua pihak, termasuk rekan-rekannya di Komisi VIII dan Kementerian Haji, untuk tidak terburu-buru. Wacana ‘war ticket’ harus dihentikan dulu jika kajiannya belum tuntas dan belum melibatkan partisipasi publik secara luas.

“Ini bukan perkara kuno atau modern. Ini soal tanggung jawab kita pada 5,5 juta jemaah yang sedang mengantre dengan sabar. Jangan karena ingin terlihat progresif, kita justru menelantarkan mereka,” tutup Atalia.

Editor: Redaksi